Pada masa lampau, saat negara dikuasai raja-raja bermodal keturunan dan kekuatan, perlawanan kepada penguasa nyaris selalu berarti pertumpahan darah. Gagasan negara hukum mengubahnya. Ia bertumpu pada ide bahwa negara hadir karena ada warga sehingga kekuasaan harus dibatasi hukum dan negara wajib menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia.
Perlawanan dalam demokrasi adalah keharusan. Kata ”lawan” di sini mesti dimaknai sebagai ”imbangan” dan ”kebalikan”, bukan ”musuh” atau ”menentang”, meski Kamus Besar Bahasa Indonesia mendaftar semua kata itu. Pasalnya, dalam sebuah sistem presidensial multipartai, pemerintah akan selalu membentuk koalisi pendukung di legislatif . Di titik inilah sistem presidensial rentan untuk jatuh menjadi mirip kerajaan, dengan presiden yang tidak bisa dihalangi kemauannya. Ini bisa terjadi saat koalisi yang dibentuk terlalu besar sehingga kekuasaan berjalan tanpa perlawanan.
Saat ada sekelompok pengusaha batubara yang ingin diperkaya, revisi UU Mineral dan Batubara disetujui dengan mudah dalam waktu enam hari pada 2020. Sementara itu, dalam fungsi pengawasannya, tidak pernah ada lagi pengawasan institusional berupa hak angket ataupun hak interpelasi sejak 2017.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »