Kejaksaan Agung belum putuskan kasus Garuda naik penyidikan

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Kejaksaan Agung belum memutuskan menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelebungan harga penyewaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) dari ...

Dokumentasi bekas Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia Tbk, Hadinoto Soedigno , berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat . KPK menahan dia atas dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce Plc pada PT Garuda Indonesia serta pencucian uang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Hal senada juga disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi. Ia menyebutkan, mereka baru akan menentukan sikap minggu depan. “Ya mudah-mudahan nanti minggu depan kita sudah menentukan sikap,” kata Supardi. Menurut Burhanuddin, pembahasan itu untuk mengetahui apakah perkara tersebut benar tindak pidana korupsi atau memang ada kelalaian bisnis atau kemungkinan risiko bisnis. “Kami masih dalam pembicaraan antara kami dengan BPKP,” kata dia.

Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk Satar, namun hingga kini penyidik belum menaikkan status perkara ke penyidikan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kasus Satelit Kemhan, Kejaksaan Agung Periksa Pejabat Kementerian Pertahanan dan Swasta - Berita Utama - koran.tempo.coKejaksaan Agung memeriksa saksi dari Kementerian Pertahanan dan pihak swasta ihwal satelit Kemhan. Proyek penyelamatan slot satelit orbit 123 ditaksir merugikan negara sedikitnya Rp 515 miliar. KoranTempo edy_siregar_77 Berita korupsi di Kemenhan ini cepat diproses oleh Kejagung agar berita ini bisa menutupi berita yg sedang viral atas kasus dugaan KKN 2 pangeran dari OSLO yg dilaporkan oleh dosen UNJ sdr UB ke KPK_RI. MPO6000 AGEN MPO SLOT ONLINE DEPOSIT VIA PULSA MPO6000 AGEN JUDI PULSA MPOSLOT TERBAIK Situs Judi Slot Online dan Togel Online Deposit Via Pulsa MPO6000 slotonline judislot slotpulsa togeldepositpulsa situsdepositpulsa judibola
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Mengapa Kejaksaan Agung Cepat Mengusut Dugaan Korupsi Satelit Kemhan - Cover Story - koran.tempo.coBola panas kasus penyewaan satelit oleh Kementerian Pertahanan bergulir deras. Umpan pendek Menteri Mahfud Md., yang mengumumkan perkara lawas itu, disambut cepat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Seminggu mengusut, kejaksaan menaikkan proses penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Akankah otak penyewaan “satelit bodong” pada 2015-2018 yang merugikan negara sekitar Rp 800 miliar itu terungkap? Kami butuh bukti bukan sensasi zarnaout45 Waduuuhhhh, jahat bener yaa Garong kelas PAUS... Gak bakalan
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Panglima TNI: Kita Dukung Semua Kewenangan Jaksa Agung, Termasuk Pengadilan HAM | merdeka.comPanglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1). Dalam pertemuan itu, Andika menegaskan, komitmennya mendukung Jaksa Agung dalam penegakan hukum.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Panglima TNI Blak-blakan Dukung Kewenangan Jaksa Agung: Termasuk Pengadilan HAM, Kita Dukung All OutPanglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung penuh pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait personel TNI yang ditangani Kejaksaan Agung
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Mahkamah Agung AS Setujui Mandat Vaksin untuk Petugas Layanan Kesehatan, Tapi Tidak Untuk BisnisMahkamah Agung Amerika Serikat (AS) telah menghentikan usaha pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memberlakukan persyaratan agar karyawan dari bisnis besar wajib menjalani vaksinasi COVID-19, atau harus menjalani tes COVID-19 mingguan, serta mengenakan masker di tempat pekerjaan. Secara... Sangat menyedihkan, kasian rakyatnya yang menjadi korban akibat perpecahan.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »