Petugas lapangan PT Perusahaan Listrik Negara memasang jaringan dan instalasi listrik di kompleks perumahan bersubsidi yang baru dibangun di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu .
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pihak mengimbau pemerintah melanjutkan kebijakan diskon listrik karena pandemi Covid-19 belum usai. Namun, kebijakan tersebut mesti disertai penguatan data sasaran penerimanya. Kebijakan diskon listrik tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 29.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara dalam Rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 . Namun, aturan itu hanya mengatur skema diskon listrik selama triwulan-I-2021 dan triwulan-II 2021.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rumah Sakit Penuh Pasien Covid-19, Anies: Jangan Tempatkan Covid-19 Sekadar StatistikGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga Jakarta jangan pernah menempatkan persoalan Covid-19 sekadar statistik, bertambah kasus dan berkurang kasus. Saat...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Pemulihan Ekonomi Tergantung Kebijakan Pengendalian Covid-19Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pemulihan ekonomi yang terkontraksi tergantung dari kebijakan pengendalian COVID-19. Negara ini negara demokrasi yg kebanyakan lembaga penelitian ...survey.... polling... Karena di jual laku....
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
COVID-19 Menggila di DKI, Sahroni Sarankan Anies Baswedan Ambil Kebijakan Ekstrem IniAhmad Sahroni meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan gebrakan serius mengatasi lonjakan Covid-19 di Jakarta. covid-19diJakarta
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
PAN Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 |Republika OnlineOkupansi rumah sakit dan darurat tenaga kesehatan masih jadi persoalan PPKM. Evaluasi. Jgn berpikir politik terus. Koordinasi dgn kepala daerah. Untuk tingkat propinsi, presiden bisa langsung koordinasi dengan seluruh gubernur. Ini tidak menyalahi birokrasi struktural pemerintahan. Presiden wajib evaluasi. Presiden harus berinisiatif, kalau mau kondusif. Peureus euy.. PEDAS!. Denis Malhotra: Jokowi Nggak Becus Urus Negara itu Fakta, Bukan Penghinaan - Wanheart News hutdkijakarta
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Satgas: 19 Warga Jatim Terkonfirmasi Covid-19 Varian India |Republika OnlineCovid-19 Delta B16172 varian India memiliki tingkat penularan lebih tinggi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Lonjakan Kasus, LaporCovid-19 Desak Presiden Serius Tangani COVID-19Platform berbagi informasi COVID-19, LaporCovid-19, kesulitan membantu pasien virus corona di sekitar Jakarta dan Bandung dalam mencari fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus positif dalam beberapa hari terakhir. Wew...kmrn2 bercanda gitu? dr awal bermula pandemi, Presiden jokowi sudah sangat2 serius, tuk mengantisipasinya,,, berbagai upaya dilakukan oleh Beliau,, yg ga serius itu,,, sebagian dr rakyatnya yg di cintai & di sayangi nya itu...😥 Mending bantuin sosialisasi tuh ke warga dari pada desak sana desak sini..cobain dulu sosialisasi..peraturan di buat tp klo ngga di patuhi ya susah..di atur ogah tp bansos nya mau😞
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »