Kasus Sertifikat Tanah Ganda Marak, Komisi II DPR Minta BPN Tegas

) menindak tegas mafia tanah. Hal ini menyusul maraknya kasus sertifikat tanah ganda di sejumlah daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Riyanta dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto di Gedung DPR RI, Senin . Dalam rapat tersebut Riyanta juga meminta agar BPN membatalkan sertifikat tanah dengan objek sama yang muncul setelah sertifikat tanah pertama diterbitkan.

“Saya minta BPN tegas karena ini adalah produk administrasi. Agar sertifikat yang muncul setelah kemunculan sertifikat yang pertama dibatalkan secara administrasi, karena ini dalam rangka membangun kepastian hukum,” katanya.Riyantamencontohkan kasus yang terjadi di daerah pemilihannya, Kota Pati, Jawa Tengah di mana ada satu objek tanah yang mempunyai tujuh sertifikat.“Saya berikan contoh ditempat saya, di Kabupaten Pati, ada satu obyek, itu ditumpangi tujuh sertifikat.

Oleh karena itu, Riyanta yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng III meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang dan Pati, meminta agar Menteri ATR/BPN membuat regulasi yang mengatur tentang pembatalan sertifikat ganda. “Untuk kepastian hukum, nanti Menteri bisa membuat suatu peraturan kaitannya pembatalan sertifikat. Karena selama ini setiap persoalan sertifikat ganda setelah masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selalu saja dari bagian sengketa, rekomendasinya bawa ke pengadilan, terus begitu,” katanya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi III DPR Sebut LPSK Luput dari Kasus Perkosaan di LahatKomisi III DPR meminta LPSK lebih proaktif sehingga korban perkosaan tak diintimidasi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DPR Sebut Pengisian Jabatan di Kementan Manipulatif: yang Salah justru Naik PangkatKetua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi IV DPR Kritik Keras Mentan, 4 Tahun Kerja Masalah Klasik Tak SelesaiLaporan BPK menyatakan masih ada program bermasalah di Kementerian pertanian. Bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Mentan Syahrul Kena Semprot Komisi IV DPR | merdeka.comKomisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementerian Pertanian, mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Tuding Pengisian Jabatan di Kementan Asal-asalan, Ini AlasannyaKomisi IV DPR RI menilai pengisian jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung asal-asalan, bukan dari kalangan ahli dibidang pertanian.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Momen Komisi IV DPR Semprot Mentan yang Kinerjanya Dinilai BurukKomisi IV DPR gelar raker dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementan.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »