JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI , Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pihaknya mendukung pemerintah yang menerapkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
"PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang PNS, di mana PNS yang tidak masuk kerja bisa tanpa alasan yang sah bisa diberhentikan apakah efektif sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu," ujar Sufmi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Teken PP Disiplin PNS, Pegawai Bolos 10 Hari Bakal DipecatAturan anyar ini diteken Jokowi akhir Agustus lalu. Mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban. 10 hari pecat? SEHARI BOLOS AJA HARUSNYA PECAT Bagus Cari tips & trik
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Teken PP Baru Disiplin PNS, Begini IsinyaPresiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 94.2021 tentang Disiplin PNS. PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53.2010 yang juga mengatur disiplin PNS. Presiden Joko... Pancasila versi yang mana? Yg tercantum di Pembukaan UUD45 asli atau amandemen 2002, versi yang mana? 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945? *VisiMisiPedeipeh Jieeee siap-siap mengamankan calonnya untuk 2024
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi Teken PP, Ini Sanksi Bagi PNS yang Tidak Lapor Harta KekayaanAturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
PP Baru Jokowi: PNS Wajib Lapor Harta KekayaanPresiden Jokowi meneken aturan baru terkait disiplin pegawai negeri sipil (PNS). PNS diwajibkan melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang. Selama ini data kekayaan asn masuk ke dlm sistem web milik negara dan selalu diperiksa inspektorat. Kalo ada yg berwenang mau tau, kan tggl buka website lhkpn lhkasn
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi Teken PP, PNS Ikut Kampanye Pemilu Bisa DiberhentikanSalah satu yang diatur ialah kewajiban PNS untuk netral dalam kampanye pemilu. Sebagaimana aturan dalam Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden. | Nasional
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »