Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan tujuh aturan baru itu yakni tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden .
Sementara itu, empat aturan berbentuk Perpres, yaitu Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi dan Tata Kerja pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK. Saat ini, Jokowi memang baru mengeluarkan satu peraturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Akan Terbitkan 7 Aturan Lagi soal KPK, Apa Saja?Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan tujuh aturan lagi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan apaah .sampah masarakat semua pemimpin indonesia.sudah terang 2 .masah sumpah jabatan kitap suci di atas kepala.mash di langar .melebihi binatang itu Jangan ada beban di antara kita Pak Jokowi SapuBersihKoruptor Atur ajah sesuka bapak
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Ketua KPK Firli Bahuri Masak Nasi Goreng di Gedung KPKFirli memasak nasi goreng dua kali untuk para tamu. Pesan moral utk masyarakat nya apa nih, dgn dipertontonkan nya 'aksi heroik' (masak nasgor) dari ketua lembaga pemberantasan korupsi tsb? 😆. (Disebut heroik krn tdk ada rekam jejaknya sbg koki, jd blm tentu nasgor nya enak 😆😆) mari nasgoran dulu, sambil nunggu surat..... surat apaan? surat yasin selesai dicetak buat mereka yg udah selewengin wewenang sebagai pjabat publik... kita yasinin aje rame2 biar pd cepet.... tinggal nunggu rubuh aja negara ini pesimistotal politiktaikucing
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Rencanakan Atur Gaji Dewas hingga Organisasi KPKJokowibelum menerima rancangan final PP dan rancangan Perpres sebagai turunan dari UU KPK. Ada total 7 aturan yang masih disiapkan.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Gagal Total KPK Jokowi | Opini TempoRevisi Undang-Undang KPK membuat komisi antirasuah tak berkutik dalam menangani kasus suap Komisioner KPU. Kecuali pemerintah berubah sikap, hanya keajaiban yang bisa membuat KPK kembali bergigi. Opini Tempo base on kpk lama sih, jd spt ketinggalan kereta. Apalg sth kpk bersih2 didlm, dr luar Tempo akan kebingungan akan mengambil peran apa&bgmn dlm hal pemberantasan korupsi? Tempo ibarat main catur sptnya slh langkah krn sedr awal menolak kom kpk baru+dewas+uu19/2019. seharusnya, Dewas KPK itu sperti Kompolnas..., Dewas hnya utk berkonsultasi, jadi KPK tdk hrus minta ijin terlebih dahulu. KPK tetap harus ada Pengawasnya
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Gagal Total KPK JokowiRevisi Undang-Undang KPK membuat komisi antirasuah tak berkutik dalam menangani kasus suap Komisioner KPU. Kecuali pemerintah berubah sikap, hanya keajaiban yang bisa membuat KPK kembali bergigi. LikParjo Belio yang kita berharap kevadanya dua veriode ya min?
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap NurhadiHaris Azhar mempertanyakan bagian penindakan di KPK yang terkesan 'bermain-main' dengan tersangka Nurhadi. haris_azhar Dalam penindakan KPK terhadap kasus Wahyu setiawan, jiwasraya dan asabri Sampai saat ini aku belum dengar suara Fahrihamzah yang sempat ngotot revisi UU KPK adalah niat baiknya di penghujung jabatan untuk bangsa. haris_azhar Itu bukan main-main Bung, itu permainan 😀😀😀 haris_azhar Nurhadi Aldo🙈
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »