Jangan Tergesa Sahkan RUU Cipta Kerja

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyarankan agar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak dilakukan terburu-buru. Mengingat RUU tersebut sangat kompleks dan menyangkut hampir semua bidang.

"Ini adalah rancangan yang sangat kompleks. Hampir semua isu yang terkait dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sebagainya masuk ke sini," ujar Endi seusai diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja; Perspektif Otonomi Daerah di Jakarta .Menurutnya, pembentukan UU dengan pendekatan omnibus law baru pertama dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya, ia dibanding terburu-buru dan mengejar cepat, lebih baik berproses dengan memperhatikan partisipasi publik.

Endi juga menekankan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja seharusnya mempertimbangkan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah."Jangan lupa bahwa hampir semua kebijakan republik ini, pelaksanaannya di daerah. Kalau kemudian daerah tidak terlibat dalam prosesnya. Atau terlibat hanya hiasan saja. Kemudian substansi isinya tidak mencerminkan apa uang menjadi prinsip otonomi ya nanti problemnya di lapangan, di pelaksanaan," tegasnya.

Ia menyarankan agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah didasarkan pada irisan dalam urusan, bukan kemudian berdasarkan proses bisnis. Dari izin sampai pengawasan diberikan berdasarkan level kewenangan.Oleh karenanya, Endi menyarankan agar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melibatkan pemerintah daerah.

"Jadi cara terbaik adalah memastikan mereka terlibat dalam prosesnya proses dan memastikan isinya mencerminkan keseimbangan kepentingan, peran. Sesederhana itu," pungkasnya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya RendahWali Kota Depok Mohammad Idris mengaku masih menunggu survei elektabilitas dirinya sebelum memutuskan maju di Pilkada Depok 2020.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Megawati: Kalau Anaknya Tak Bisa Jangan Dipaksa Maju di 2024, Jengkel Saya - Tribunnews.comKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan akan terjadi regenerasi pada Pemilu 2024. Daripada Jual suara simpatisan ke partai lain atau ke yg punya Dana utk membeli suara simpatisan PDIP? Cc. Emanya Puan Hajar mbok! Sikaaaat..
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Megawati: Kalau Punya Anak Enggak Bisa Maju 2024, Jangan DipaksaMeski anak muda, Megawati meminta jangan ada seseorang yang memaksakan anak untuk maju di 2024. *HAHAHA RIP ANAK SOLO Sedang mengamankan partai warisannya Ga mutu
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

FSGI: Jangan Paksa Ortu Bayar SPP Pakai GoPayWakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, ikut menanggapi fenomena bayar SPP via GoPay. BayarSPPpakaiGoPay
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Megawati: Jangan Saya Dibentur-benturkan Sama Pak Anies'Kenapa sih harus di situ (Monas)? Kenapa sih enggak di tempat lain? Kan begitu,' kata Megawati. Nasional *RIP GUBERNUR! lah kan promosi jakarta. ya harus di icon jakarta dong. ntar masuk tv monas ditonton orang seluruh dunia. paham mbok?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Merasa Kesal, Megawati: Anak Tak Mampu Jadi Pemimpin Jangan Dipaksa-paksaKetua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri berpesan pada 2024 nanti perpolitikan nasional akan mengalami perubahan regenerasi... Tukang martabak rasa batu bara ya. Bu? Tanya dong anaknya ke disana bisa mimpin nggak...🤭🤭🤭 🤔🤔🤔
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »