"Kalau bisa kampanye program wajib belajar 9 tahun jangan hanya di Jakarta saja, tapi juga di Papua Barat khususnya Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan." Liputan6.com, Manokwari Selatan - Harapan itu terucap dari Elarin Saul Wamati, Kepala Kampung Waroser mengingat masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di kampungnya.
Padahal sarana dan prasarana dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas sudah berdiri di Kampung Waroser. Ada juga yang terkendala masalah biaya. Mereka akhirnya memilih putus sekolah ketimbang harus mengeluarkan uang untuk membayar SPP dan kebutuhan belajar. "Kita paksa sekolah lalu dia sampaikan 'ko sekolah ko kasih uang sa kah'. Sama saja kayak begitu sama"sa sekolah ko kasi uang'. Mereka merasa percuma karena tidak menghasilkan uang, jadi lebih baik bekerja, kebanyakan jadi pekerja bangunan begitu," ucap dia.Terkait hal ini, Elarin kemudian memutar otak agar anak-anak yang tak mampu secara ekonomi tetap bisa bersekolah. Sebagian dana desa dialokasikan untuk kepentingan pendidikan.
"Tidak sampai SMA, karena SMA ada bantuan dari Kabupaten. SMP dan SD saja yang kami bantu pakai dana kampung supaya orangtua dan anak semangat sekolah," ujar dia. "Datang ke sini langsung tatap muka dengan kami. Karena kami di Papua sangat butuh pendidikan yang lebih layak supaya kami bisa seperti bapak-bapak di Jakarta," sambung dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »