Istana soal Pemanggilan Mulan: Kalau Jadi Saksi, Tak Perlu Izin Presiden

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

'Kalau hanya sebagai saksi/pihak yang diminta keterangannya, tidak perlu izin presiden,' kata Stafsus Presiden Jokowi, Dini Shanti Purwono.

alam kasus investasi bodong MeMiles. Sebab, Mulan dalam perkara itu hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

"Dipanggil hanya untuk dimintai keterangan dan bukan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana kan? Kalau hanya sebagai saksi/pihak yang diminta keterangannya, tidak perlu izin presiden," kata Stafsus Presiden Jokowi, Dini Shanti Purwono, kepada wartawan, Rabu .Berbeda dengan Dini, sebelumnya pendapat lain disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, Polda harus mengikuti prosedur jika ingin memanggil Mulan.

"Jadi begini, kalau menurut UU MD3, apabila itu bukan dugaan kriminal khusus, pemanggilan terhadap anggota DPR itu harus seizin presiden. Jadi memang Polda Jatim kalau mau, ya, itu harus ikuti prosedur yang berlaku," kata Dasco di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Polisi Berencana Periksa Mulan Jameela, Istana: Kalau Sebagai Saksi Tak Perlu Izin Presiden - Tribunnews.comPenyidik Polda Jawa Timur (Jatim) akan memeriksa penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela (MJ) dalam waktu dekat ini.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Gubernur Banten: Kalau Presiden Perintahnya Begitu, LaksanakanGubernur Banten Wahidin Halim memerintahkan DLHK, Dinas ESDM serta Disperindag untuk segera melakukan operasi dan inventarisasi di lokasi tambang emas ilegal yang berada di kawasan Gunung Halimun Salak, Lebak. BanjirLebak
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Jawab Sindiran Johan Budi soal OTT Komisioner, Ketua KPU: Kalau Terlibat Harus DitangkapKetua KPU Arief Budiman menjawab sindiran anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P, Johan Budi soal babak berikutnya OTT KPK.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kapolresta: Kalau Ada Polisi Pakai Narkoba, Silakan Lapor, Nanti Kami BantuKapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease mengimbau anggotanya yang mengalami ketergantungan pada narkoba untuk melapor. Apa jaminan untuk masyarakat yg melapor ndan?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Mal minta kompensasi, Sekda: Kalau tidak ada di APBD gimanaMenyusul pengusaha penyewa mal meminta kompensasi berupa keringanan pajak atas banjir yang terjadi di Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah balik ... Ya berlanjut ke pengadilan. Kalau hakim putuskan harus bayar. Ya harus dibayar oleh DKIJakarta Coba check amdal itu mall... termasuk semua izinnya.... Pake anggaran aibon Rp 128 M
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »