Istana Beri Sinyal Dewan Pengawas KPK Didominasi Ahli Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memberi sinyal bahwa komposisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan didominasi oleh ahli hukum. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, Presiden Joko Widodo masih punya waktu sampai Desember 2019 untuk memilih nama-nama yang akan bergabung dalam dewas pengawas.

"Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing lah," jelas Pratikno di Krida Bhakti Sekretariat Negara, Senin . Pratikno juga menyampaikan bahwa Presiden secara aktif meminta masukan dari berbagai pihak untuk memilih anggota dewan pengawas. Apalagi, pemilihan Dewan Pengawas KPK tanpa melalui panitia seleksi , Presiden RI membentuk panitia seleksi.

Namun, dalam Pasal 69A disebutkan ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden RI."Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada. Di pasal 69A," ujar Jokowi. BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini

Segera aja umumkan jangan digantung terus lah

Si ucril Mesam mesem🤭🤭

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Istana: Dewan Pengawas KPK Mayoritas akan Diisi Ahli HukumMenteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi bakal memilih tokoh dari sejumlah latar belakang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK 'Dewan Banteng'
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Pegawai KPK Jadi ASN, Menteri Tjahjo Terima Masukan dari KPKMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menerima masukan dari pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status pegawai KPK.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Soal Anggaran Lem Aibon Rp82 M di DKI, KPK Beri Reaksi BeginiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyoroti adanya anggaran Rp 82 miliar untuk lem aibon dan bolpoin senilai Rp 124 miliar yang masuk dalam Rencana ... Agak susah kl sohib, jd komentar nya dan tindak lanjut nya KPK jg datar2 sj. Yg melemahkan KPK bkn revisi UU tp dirinya sendiri....
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Minta Kemensos Punya Data Akurat Orang MiskinTujuan pendataan akurat itu agar pemberian bantuan menjadi tepat sasaran.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Pikir-pikir BandingMantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK segera menyikapi vonis bebas ini dan bersiap melakukan upaya hukum lanjutan. SofyanBasir KPK Kalah mulu akhir2 ini... 😪
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

DKI Tunggu Arahan Istana soal Nasib Pejabat Eselon III dan IVSoal rencana penghapusan 5.340 pejabat eselon III dan IV, Badan Kepegawaian Daerah Jakarta akan melakukan perombakan jika sudah ada arahan dari pemerintah pusat
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »