JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, mengatakan lembaganya masih memeriksa dugaan maladministrasi pada data keimigrasian terkait dengan kedatangan tersangka kasus suap Harun Masiku ke
Indonesia dari Singapura pada 7 Januari lalu. Ia menyatakan temuan tim independen bentukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diumumkan pada Rabu lalu, sama dengan penjelasan Kementerian kepada Ombudsman.
Bravo
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar: Pembiaran Kerusakan Sistem Imigrasi Tak Masuk Akal - Laporan Utama - koran.tempo.co*MIGRANTS MIGRAIN! HAHAHA
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
KPK Mengklaim Awasi Sejumlah Lokasi ‘Persembunyian’ Nurhadi - Nasional - koran.tempo.coKPK Mengklaim Awasi Sejumlah Lokasi ‘Persembunyian’ Nurhadi *JIKA AWASI HARUN MASIKU, MEREKA TAKUT KETUA PARTAINYA HAHAHA JALANKAN RENCANA SETTINGAN
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Ormas Islam Setuju Penghapusan Monopoli Fatwa Halal - Nasional - koran.tempo.coPemerintah diminta menerapkan standar etik dan biaya sertifikasi untuk mencegah persaingan tidak sehat di antara ormas Islam. Giliran urusan dued sepakatnya kompak, umat akhir jaman Pertimbangan juga aspek kepastian hukumnya. Dengan banyaknya ormas Islam yang bisa keluarin sertifikat halal, artinya banyak kategori halal yang bisa diterapkan. Its all about money...
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Mayoritas Calon Kepala Daerah PDIP Berasal dari Lingkup Internal - Nasional - koran.tempo.coPDIP mengumumkan 48 nama pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
MUI Tak Akan Lagi Memonopoli Fatwa dan Sertifikasi Halal - Nasional - koran.tempo.coRUU Cipta Kerja akan memberikan kewenangan kepada ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, untuk menerbitkan fatwa dan sertifikasi halal. Fatwa harus MUI, kalau halal sertifikat bisa saja dilakukan organisasi lain selama mengikuti standardisasi yg juga di tentukan MUI.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Memuliakan Monumen Nasional - Opini - koran.tempo.coSesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Tugu Monumen Nasional (Monas) dan Lapangan Merdeka telah ditetapkan sebagai benda *HAJAR ARAB BIADAB *VONIS SAJA RIP GUBERNUR!
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »