jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta pemerintah tidak sembarangan menghapus ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura sebelum memberi izin impor hasil pertanian. Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, pencabutan RIPH berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sekaligus mengancam keamanan bahan pangan yang diimpor. "Memang ada benturan dengan undang-undang, karena pemerintah sudah mencanangkan ada wajib tanam bagi importir.
Sementara, Kementerian Perdagangan dengan alasan kelangkaan pasokan serta wabah Covid-19 menghapus ketentuan RIPH dan Syarat Persetujuan Impor untuk bawang putih dan bawang bombay. Kebijakan itu dinilai berpotensi membuat importir tanpa terlebih dahulu memperoleh RIPH dari Kementan bisa memasukkan produk pertanian ke Indonesia, sementara SPI menjadi kewenangan Kemendag. Menurut Sudin, Kementan dan Kemendag sejatinya sudah punya kewenangan masing-masing.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR: Kebijakan Relaksasi Impor Bawang Jangan Disalahgunakan |Republika OnlineDiharapkan ada juga empati untuk petani dalam negeri yang suda membudidayakan bawang
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa SidangFungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi covid-19 Akukok jijik ya sm penampilan puan. Wakil rakyat dlm keadaan bgini harus memberi contoh yg baik..tapi justru sebaliknya. Sementara rakyat kecil dilarang mudik dan kumpul2
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
DPR akan Gelar Rapat Paripurna Pekan DepanPosisi Duduk Anggota DPR RI di ruang sidang akan diberi jarak antar anggota.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR Sesuai Protokol Pencegahan Virus Corona, Begini CaranyaKetua DPR RI Puan Maharani memastikan akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, pada Senin siang (30/3). Rapat Paripurna ini digelar di tengah wabah virus corona. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Cegah Penyebaran Corona, Wakil Ketua Komisi VI DPR Usul Strategi Ini'Penutupan akses keluar masuk Jakarta diberlakukan untuk masyarakat atau penumpang,' kata Martin. GW SETUJU !!!!!! itu namanya lockdown ..... Hanya Jakarta... Untuk Sementara Jgn ada yg kluar masuk Jakarta...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Tatap Muka Hari IniKetua DPR Puan Maharani mengatakan rapat paripurna harus dilakukan agar DPR bisa mulai bekerja melakukan fungsi pengawasan di saat darurat wabah Covid-19. Hm. Mantap agar mereka tertular virus mematikan Mari kita tunggu
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »