TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Tauhid Ahmad menilai upaya Presiden Joko Widodo membentuk kementerian investasi mubazir. Menurut dia, selama masih ada Badan Koordinasi Penanaman Modal alias
menjadi kementerian. Dengan begitu,
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indef: Pemerintah Ingin Tingkatkan Kualitas SDM Tapi Tak Tecermin di APBN 2020Dalam anggaran belanja pemerintah pada APBN 2020 tidak mencerminkan hal tersebut Permudah akses dipendidikan SD, SMP, SMA & KULIAH) hilangkan semua pungli tampung semua anak berprestasi dgn semua inofasi yg telah dilakukannnya gandeng para pengusaha, infestor dan swasta yg sukses di bisnisnya tuk mendanai biaya observasi, penelitian dll. Sdm sukses
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Indef Pesimistis Target APBN 2020 Bakal Sulit TercapaiAdapun untuk asumsi nilai tukar yang berada di kisaran Rp 14.400 per dollar AS pada RAPBN 2020
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Indef Tak Yakin Target Pertumbuhan 5,3 Persen Bakal TercapaiTarget target pertumbuhan ekonomi yang berada pada tingkat 5,3 persen mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. korantempo Yg 7% kmana
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Bulog Salurkan BPNT, Indef: Tak Efektif Kurangi Stok BerasBulog diperkirakan hanya mampu menyalurkan 700 ribu ton beras.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kemenperin dan Kemendag dinilai sebaiknya digabungLembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
10 Negara yang Menjual Kewarganegaraan ke Orang AsingKebijakan sejumlah negara yang menawarkan status kewarganegaraan dengan harga tertentu bisa jadi solusi mendapatkan status...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »