Sebab setiap negara punya agenda masing-masing dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Praktis, setiap negara berbeda-beda. Dengan kondisi itu, banyak yang menilai harus ada produk hukum yang menjembataniUpaya ini sudah dilakukan melalui penyeragaman peraturan hukum yang digagas United Nations Commission on International Trade Law , sebagai badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang membawahi pengaturan hukum perdagangan antar negara.
Sebagai informasi, IKAPI sebagai organisasi profesi sejak berdiri tahun 2002 silam selalu aktif terlibat dalam pembahasan regulasi mengenai hukum kepailitan di Indonesia. Sebagai organisasi profesi kurator dan pengurus dengan lebih dari 1.000 anggota, IKAPI memiliki kepentingan untuk mengawal perbaikan regulasi kepailitan di dalam negeri.Atas dasar itu, Oscar mengatakan IKAPI memandang perlu dilakukan revisi UU No.37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU untuk menyesuaikan.
Di Singapura Ridwan Kamil tidak sekedar mengisi kuliah saat berada di National University of Singapore . Tetapi ia juga memanfaatkan untuk berbagi ilmu kepemimpinan. Terjadi perubahan arus politik, di Pilkada Cilegon, usai Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, resmi maju sebagai calon Bupati Lebak, pada Pilkada Serentak 2024 ini.
Kepailitan Hukum Regulasi Pailit Negara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
IKAPI Menjadi Bagian dari Delegasi Republik Indonesia pada Sidang UNCITRALKetua Umum IKAPI, Oscar Sagita, menuturkan bahwa penerapan hukum dan kebijakan insolvensi antar negara harus segera dilakukan.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »