Saat orasi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu secara terang-terangan 'menjual' program bantuan sosial untuk kepentingan politik.'Pak Jokowi!' jawab massa yang hadir.'Yang suka sama Jokowi angkat tangan!' teriak Zulhas yang diikuti massa dengan mengangkat tangan.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, bansos merupakan kewajiban konstitusi untuk membantu masyarakat miskin. Maka itu, bansos yang mengatasnamakan seseorang atau pejabat merupakan pembodohan. Ratusan Triliun Bansos Rawan Jadi Bancakan PolitikAnggaran bansos menjelang pemilu 2024 terus meningkat. Indonesia Budget Center menyebut tahun ini dana yang disiapkan untuk bansos sebesar Rp496,8 triliun.
Arif menyebutkan aktor yang berpotensi menyalahgunakan program bansos yakni, peserta pemilu, kementerian penyalur bansos, penyelenggara negara atau ASN, BUMN/BUMD, dan masyarakat penerima. 'Sebagian masyarakat akan menilai bahwa bantuan ini tidak murni lagi kalau dilihat dari sisi bantuan murni, tetapi satu syarat untuk kampanye,' kata Elly kepada Liputan6.com, Senin, 8 Januari 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu pun mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politik. Arif menyadari ada plus minus dari penundaan penyaluran bansos. Plusnya, jika dihentikan, sudah pasti mencegah terjadinya tsunami politisasi bansos dan intimidasi terhadap penerima bansos oleh para tim pemenangan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.
'Kalau kita punya iktikad baik agar betul-betul demokrasi kita sehat, kemudian tidak terjadi suap menyuap di dalam pemilu, maka jauh lebih baik itu bisa dihentikan. Nanti diteruskan lagi setelah pemilu selesai, sehingga betul-betul pemilu kita ini adalah pemilu yang bersih,' ujar Pangi kepada Liputan6.com, Senin, 8 Januari 2024.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal, menilai sebaiknya penyaluran bansos jangan dihentikan, karena rakyat membutuhkan. Termasuk buruh korban PHK yang sudah tidak punya penghasilan. 'Penyaluran Januari tidak akan ada pengaruh karena pemilu masih 14 Februari, rakyat sudah lupa. Prinsipnya bulan Februari tidak ada penyaluran bansos dan bansos tidak boleh dirapel 3 bulan di muka,' kata Said.Pemerintah Tetap Salurkan Bansos di Masa Pemilu 2024Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda pemberian bansos kepada rakyat selama masa pemilu 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »