Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembentukan Satgas Nusantara oleh Polri untuk mencegah polarisasi pada Pemilu 2024, mendapat tanggapan pro dan kontra. Satgas itu dinilai tidak perlu lantaran momen pesta demokrasi tersebut memang wajar terjadinya polarisasi.
Ia menyadari pengalaman Pemilu 2019 lalu memang membuat Polri mengambil langkah preventif dalam menanganinya. Namun kala itu potensi gangguan keamanan yang paling diantisipasi adalah tersebarnya berita hoaks secara masif. Satgas Nusantara ini, lanjutnya, terkesan di-branding sedemikian rupa. Padahal, harusnya persoalan ini diselesaikan pada hulunya, yaitu Presidential Threshold 20 persen yang melahirkan dua kubu berhadapan secara langsung.
"Kita ingin berada positif area, yang harus ditanamkan kepada kita semua adalah bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, yang dinantikan masyarakat yang punya hak suara. Itu harusnya diedukasi bukan persoalan polarisasi, bentrokan, gangguan keamanan," jelasnya. Meski demikian, ia tetap mendukung tugas kepolisian secara umum. Yaitu tentang penegakan hukum di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum sepakat agar masa kampanye pada Pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari. Mereka menilai, hal ini dilakukan agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat yang ber... "Mereka melihat kompetisinya akan setara. Lebih cair maksud saya itu berusaha lakukan komunikasi, sinergi itu jauh lebih bagus ketimbang 2019 yang gerombol," kata dia.
Juga pemberantasan hoaks dan ujaran kebencian. Dia menilai, jika polisi menemukan unsur pidananya, harus diproses secara hukum."Hoaks dan ujaran kebencian bisa diproses," ujar Fickar. "Jadi tidak perlu dibentuk Satgas Nusantara lagi yang dapat membengkakkan anggaran dan dapat merusak hak WNI untuk berdemokrasi melalui pemilu serentak perwakilan rakyat kepala daerah dan presiden lima tahun sekali," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin .
"Maka itu Polri wajib netral dalam pemilu dan jika terbukti tidak netral bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Faktor polisi dan tentara yang tidak netral biasanya menjadi faktor pemicu konflik, maka zaman Pak Harto, polisi dan tentara bisa netral karena sudah diberi jatah perwakilan di DPR dan DPRD," ujar dia.
Urgensinya? Rupanya liputan6 kaga ada kemampuan analisa situasi yg cenderung terpolarisasi sejak Pilkada Dki dan perkembangannya saat ini? Parah amat kwalitas pemikiran wartawannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Cegah Polarisasi di Pemilu 2019 Terulang, Polri Bentuk Satgas KhususBerangkat dari pengalaman Pemilu 2019, Polri sadari bahwa polarisasi, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian, tidak bisa dihindari. Untuk itu Polri siapkan satgas khusus untuk hadapi tahapan Pemilu 2024 saat ini. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »