HEADLINE: Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara, Menanti Pengesahan RUU IKN?

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa .

Dia menilai wajar muncul tanda tanya di balik ngototnya DPR dalam membahas RUU IKN secara cepat. DPR seharusnya bisa memberikan ruang bagi masyarakat terlebih dahulu sebelum RUU ini disahkan. Lucius memprediksi akan ada masyarakat yang bakal menggugat UU IKN ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena proses pembahasan RUU ini dianggap minim dalam memenuhi aspek formilnya.

"Kalau dilihat situasi kondisi DKI Jakarta, ya memang banyak alasan mendukung pemindahan. Warga sudah sangat banyak, macet begitu dan tingkat huru-hara itu jadi kompleks dan ada ide pindah, jadi baik-baik saja," dia mengimbuhkan. Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak memiliki urgensinya bagi rakyat. Pemindahan IKN ini diinilainya hanya untuk kepentingan Jokowi dan elite politik.

Ujang menyanksikan DPR akan menerima masukan dari masyarakat. Karena itu, RUU IKN ini dibahas secara maraton hingga disetujui dalam rapat paripurna DPR. Meski UU ini ada yang menggugat, Ujang menambahkan, kelihatannya Mahkamah Konstitusi tidak akan memusingkan seperti halnya omnibus law."Karena kasusnya tidak menyentuh perut rakyat secara langsung."

Dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU IKN. Meski fraksi-fraksi yang setuju memberikan catatan-catatan. "PKS melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif," kata Mardani. PKS juga menolak RUU IKN karena pembahasan yang ngebut. Pansus dibentuk sangat cepat, pembahasannya juga sangat cepat dalam waktu terbatas. Sehingga berpotensi RUU IKN mengalami kelemahan dalam penyerapan aspirasi di masyarakat dan partisipasi publik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah DPR tergesa-gesa dalam membahas RUU yang menjadi dasar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu. Ia mengklaim DPR melakukan efisiensi. "Selama masa reses juga kawan-kawan kerja, pembahasan-pembahasan yang dilakukan juga menurut saya cukup dinamis. Dimana seringkali, bolak balik pembahasan dari pasal per pasal, dan dilakukan yang terbaik oleh kawan-kawan di Pansus," ujar Dasco.2 dari 3 halamanPolemik Istilah NusantaraMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, pihaknya mengundang para ahli sebelum menentukan nama untuk Ibu Kota baru.

Keuangan lagi sulit tp maksain. Utangpun kian membebani. Gak kebayang beban presiden berikutnya. Jangan sampai, istana negarapun dibangun orang luar. Yang sekarang saja peninggalan Belanda, blm wibawa, masih bisa org luar nunjuk2.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...'Pertama, bahwa kita harus sadari pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi memindahkan ruang hidup orang banyak,' kata Suhardi, Selasa. Nasional JernihkanHarapan
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Ketua Pansus RUU IKN Minta UU Jakarta Segera Direvisi agar Tidak Ada Dua Ibu Kota NegaraKetua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, meski nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta harus tetap mempunyai status khusus.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Pansus RUU IKN tegaskan pemindahan ibu kota bertahap - ANTARA NewsPansus RUU IKN tegaskan pemindahan dan pembangunan IKN akan dilakukan secara berkelanjutan yang rencananya tahap pertama akan dilakukan pada semester I tahun 2024. Nusantara Berita selengkapnya:
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri CatatanKetua Komite I DPD Agustin Teras Narang meminta pemerintah untuk memberi penjelasan yang lebih detail dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, filosofis, dan historisnya - Nasional JernihkanHarapan Pemberontakkan makar kudeta khilafah ormas umat islam muhamadiyah PKS yogya gontor binaan anak angkatan darat cendana kadrun kampret diberi dibantai dalam masjid.begal yogya jawa usir seluruh indonesia dan dunia arab budaya bandit.tipu kedok agama cuci otak anis stress teroris
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Bagaimana Pansus RUU IKN DPR dan Pemerintah Kebut Bahas Ibu Kota Baru - Nasional - koran.tempo.coPansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Mengapa pembahasan RUU IKN yang terburu-buru dianggap minim partisipasi publik? KoranTempo Dari jaman Soekarno punya rencana bikin ibu kota negara di Kalimantan, kok dibilang terburu buru. Mental lamban Nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mendapat respons beragam. DPD meminta pemerintah membuat kajian yang komprehensif perihal penamaan Nusantara. Pemerintah mengklaim sudah berkonsultasi dengan ahli bahasa. KoranTempo Buat apa partisipasi publik ?ga ada manfaat.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...Tak hanya ruang perkantoran, pemindahan IKN juga turut memindahkan ruang hidup orang banyak. Karena itu, segala sarana prasarana harus disiapkan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »