Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan sepenuhnya nasib pemberantasan korupsi kepada Presiden. Termasuk soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang . Sebab, yang berhak menerbitkan Perppu hanya kepala negara.
Meski sejumlah partai politik menolak penerbitan Perppu, Febri berharap keputusan Presiden Jokowi berpihak kepada rakyat.Febri mengatakan, ada banyak peraturan internal KPK yang berubah akibat undang-undang baru tersebut. Bahkan, kata Febri, setengah aturan internal KPK berubah drastis. 2 dari 3 halamanDianggap Jalan TerakhirSebelumnya, terdapat juga sejumlah pihak yang tak setuju dengan penerbitan perppu. Hal ini karena perppu dinilai sebagai jalan terakhir dari masalah revisi UU KPK. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla .
Saat ini, pemerintah menunggu hasil judicial review atau uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi . Uji materi UU KPK sudah dilayangkan mahasiswa dan sidang perdana telah digelar pada Senin .JK mengakui ada perbedaan pendapat soal penerbitan Perppu KPK di lingkaran Kabinet Kerja. Namun, perdebatan tersebut tidak alot.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang tokoh nasional ke Istana Merdeka Jakarta. Salah satu materi pertemuan membahas wacana penerbitan Perppu KPK.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Buya Syafii: Saya Harap Presiden Ambil Keputusan TegasDewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif bicara soal desakan Presiden menelurkan Perppu untuk mencabut UU KPK.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
PDIP: Jangan Tekan Presiden Terbitkan Perppu KPKPDIP sendiri melihat perppu adalah sebentuk diktator konstitusi. masinton pasaribu tentu saja kontra dg perppu, karena sebagai agg dpr tentu saja subjek hukum UU Tipokor. masinton pasaribu tentu saja kontra dg perppu, karena sebagai agg dpr masinton adalah subjek hukum UU Tipokor. Apapun namany RUUKPK hrs d batalkan untuk menjaga uang negara dari para maling legislatif , executive dan aparatur negara ''
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR: Tak Mudah Bagi Presiden Berani Terbitkan Perppu KPKMenurutnya, Jokowi sebaiknya mengendapkan Perppu sampai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
5 Hari Jelang Deadline Demo Besar Mahasiswa, Apa Kabar Perppu KPK?Mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan secara besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak membuat jajak pendapat soal penerbitan perppu KPK. Mereka memberikan tenggat waktu hingga Senin, 14 Oktober 2019. PerppuKPK DemoMahasiswa Mahasiswa siapa yaa Sampean ngerti gak KPK sekarang kayak apa Belum pernah jadi korban salah tangkap OTT KPK Mahasewa mungkin Ayo suasana 'PELANTIKKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ' rakyat bisa ikut bantu dengan doa dan kerja bila perlu kelikingi gedung Rakyat MPR, Tuhan memberkati kita semua ,Amin 💖
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
ICW Ungkap 10 Poin Terkait Perppu KPK dan JokowiICW mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Tolak Perppu KPKFraksi PDIP DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »