Hakim putuskan perampasan mobil mewah mantan anggota DPR Markus Nari

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari divonis 6 tahun penjara ditambah denda sejumlah Rp300 juta subisder pidana kurungan selama 3 bulan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 400 ribu dolar AS karena terbukti memperoleh 400 ribu dolar AS dari proyek KTP-Elektronik dan menghalang-halangi pemeriksaan perkara KTP-E di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin .

"Barang bukti 7513 sampai dengan 7515 dirampas untuk negara," kata ketua majelis hakim Franky Tumbuwun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin. Barang bukti tersebut adalah mobil Range Rover 5.0L 4x4 warna hitam nomor registrasi B 963 MNC tahun 2010 beserta STNK dan BPKB yang sudah disita KPK.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Kembali Gelar Lomba 'Kritik DPR'DPR RI ingin mengajak kaum milenial untuk melek politik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Harapan pada Kabag Penerbitan Pemberitaan DPR yang BaruBiro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dan Badan Keahlian (BK) DPR RI telah mengukuhkan Sartomo sebagai Kabag Penerbitan pada hari Jumat (8/11/2019). DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Anggota DPR ingin pemerintah gencarkan digitalisasi UMKMAnggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menginginkan pemerintah dapat menggencarkan pendampingan yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Komisi I Pastikan Prabowo Hadir dalam Rapat Kerja DPRKehadiran Prabowo ditunggu banyak pihak. Ini aza komentarnya?!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi I DPR minta TNI-Polri jaga keamanan di PapuaKetua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta TNI dan Polri senantiasa menjaga keamanan di Papua agar tetap kondusif.\r\n\r\nKondisi Papua saat ini nisbi aman ... Tapi jgn pake cara² lama dong, ayo jaga pake hati.. 💙
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Menko PMK Belum Akomodasi Penolakan DPR atas Iuran JKNMuhadjir menambahkan, hingga saat ini besaran kenaikan iuran bagi peserta mandiri masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »