Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK saat berpidato dalam forum bertajuk Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? di FISIP Universitas Indonesia , Depok, Kamis . Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa bergulirnya hak angket itu semata karena ada dugaan kecurangan sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024 dan saat rekapitulasi suara.
"Hak angket itu kan tidak seperti yang diharap masyarakat ramai. Bahwa langsung bergema. Hak angket itu kan diusulkan dulu. Diusulkan oleh minimal 25 anggota , ini kan menuju ke situ," ucap JK. "Saya kira semua calon itu harus siap menang dan siap kalah. Tidak mungkin tiga-tiga menangkan. Tapi yang jadi masalah, sebagian besar yah. Jangan presepsinya seperti itu. Ini masalah bangsa yang besar dan bahaya, apabila proses pemilu seperti itu terus berlangsung,"
Menurut Herman, hak konstitusional rakyat yang telah mencurahkan suaranya pada Pemilu 2024 bisa terdegradasi jika wacana hak angket itu berisi tentang tuduhan kecurangan. Menurut ia, wacana hak angket perlu didalami kembali kembali supaya tidak ada informasi yang bias di masyarakat. Setelah itu, isi dari hak angket perlu dibahas secara bersama-sama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »