Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 59%

PDIP Berita

JPNN.com : Tim Hukum DPP PDIP meminta KPU RI agar menunda penetapan paslon nomor urut dua di Pilpres yang diagendakan pada Rabu (24/4) besok.

jpnn.com, JAKARTA - Tim Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan bahwa gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara bisa disidangkan terkait langkah Komisi Pemilihan Umum RI yang menerima Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat di Pilpres 2024.

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata salah satu Tim Penasihat Hukum Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa .

"Bahwa hasil putusan bismisal PTUN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita, artinya hukum masih berdaulat di negara kita," kata Gayus.

KPU Gayus Lumbuun Prabowo Gibran Jakarta

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tim Hukum PDIP Gugat KPU Imbas Terima Gibran bin Jokowi Jadi CawapresJPNN.com : Tim hukum PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) imbas terima Gibran bin Jokowi menjadi cawapres.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Gugat KPU ke PTUN, PDIP: Ini soal Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar HukumBerita PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar Hukum terbaru hari ini 2024-04-02 16:02:05 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

PDIP Laporkan KPU ke PTUN Karena Dinilai Langgar Kepastian HukumJakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan menggugat Komisi Pemilihan Umum ( Kpu) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait Pemilu 2024. Tim hukum Pdip meminta KPU menunda pelaksanaan keputusan hasil Pilpres dan juga Pileg.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Strategi KPU Hadapi Gugatan Hasil Pemilu di MK: Konsolidasi Tim Hukum dan Siapkan SejumlahBuktiKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan strategi menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Tim Hukum Amin Anggap Penjelasan Ahli KPU soal Sirekap ParadoksSistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS dianggap
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »