Direktur Eksekutif YMKI Ahmad Himawan mengatakan hal terpenting saat ini bukanlah menambah jenis vaksin halal. Pemerintah harus segera melaksanakan putusan MA terkait penyediaan vaksin halal.
“Jadi, bagi saya pribadi, kami harus mendorong pemerintah mengumumkan tenggat waktu penyediaan vaksin halal, sebab itu hal terpenting dari putusan MA. Tiga jenis vaksin atau lebih, itu tinggal pilihan pemerintah atau Kemenkes sebagai pengambil kebijakan,” katanya di Jakarta, Senin . Dia mencatat hanya ada tiga jenis vaksin yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Ketiga vaksin halal itu adalah
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPD Minta Pemerintah Patuh Putusan MA soal Vaksin HalalKetua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal vaksin halal
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Putusan MA Soal Pemenuhan Vaksin Halal, Ini Respons KemenkesKementerian Kesehatan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung terkait pemenuhan vaksin halal.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan apresiasi MA tolak uji materi Permendikbudristek PPKSKomnas Perempuan mengapresiasi Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Hoaks! Empat Putusan MA tentang pembatalan vaksinasiJakarta (ANTARA/JACX) – Kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan sejak Januari hingga jelang akhir April 2022 atau tercatat belasan ribu ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Seleksi Calon Hakim Agung MA Dimulai, Publik Diberi Ruang untuk BertanyaProses seleksi yang digelar selama empat hari ke depan itu dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat melalui laman Youtube Komisi Yudisial.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Kasus TPPU, KPK Panggil Istri dan Anak Eks Sekretaris MA NurhadiAdapun perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »