REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mendapatkan sejumlah penjelasan langsung dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait bantuan sosial dalam penanggulangan pandemi corona di Kantor Kemensos, Selasa . Dalam pertemuan itu Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga, kata dia, kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.
Irianto memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU. "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas dan Aparat Penegak Hukum dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya. Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp 11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp 200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »