TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat Idris Laena menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR bukan sinyal merestui amandemen UUD 1945. Idris mengatakan Presiden Jokowi hanya mengapresiasi MPR yang melakukan kajian ihwal dasar hukum pokok-pokok haluan negara.
Menurut Idris Laena, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR tentang bentuk hukum PPHN. 'Pidato yang disampaikan Ketua MPR baru wacana karena belum disepakati oleh fraksi-fraksi dan kelompok anggota MPR,' ujarnya.Berbeda dengan Idris, sejumlah pihak menganggap Presiden Jokowi memberikan restu kepada MPR untuk melakukan amandemen. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengapresiasi MPR karena melakukan kajian atas substansi dan bentuk hukum PPHN.
Ya tunggu restu presiden dulu. Jgn jalan semaunya sendiri
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak |Republika OnlineKendati demikian, fraksi-fraksi yang ada di MPR memiliki sikap masing-masing.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Sinyal Jokowi Restui Amandemen UUD 1945 Sangat BerbahayaMenurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, perubahan konstitusi amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang. TempoNasional Saya Ndak setuju,UUD diamandemen Lho kalau MPR mau & harus amandemen UUD45, langsung saja gk usah ada persetujuan Presiden,karena sbg Lembaga tertinggi Negara diatas eksekutif & Legislatif , Rakyat disuruh PPKM (dilarang kerja Dan dilarang demo) agar pejabat jahatnya mengutak atik konstitusi.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah |Republika OnlineNasdem menilai Amandemen UUD 1945 mengatakan perlu kajian yang mendalam. hhee .. hhee ... No Coment, it's so ..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
PDIP Ingin Amendemen UUD 1945 Fokus pada PPHNPPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Amendemen UUD 1945 Dikaji MPR, Syarief Hasan: Jangan Melebar ke Periode Jabatan PresidenPimpinan MPR RI akan melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan... Rakyat menunggu bukti kerja naggota dewan., Rakyat gak pengin belum kerja sudah ngomong banyak
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
MPR Tegaskan Amendemen UUD 1945 Terkait Haluan Negara |Republika OnlineArsul mengeklaim tidak ada pembahasan perubahan jabatan presiden dalam amendemen. Yakin? Bisa dipegang omongannya? ngibul kek jokowi Si Adul belajar ngibul
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »