Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik, memperbaiki, kemudian mengajukan konsep baru ke DPR dalam menyikapi salah ketik Pasal 170 draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang bisa diubah menggunakan peraturan pemerintah ."Ya prosesnya karena ada yang salah ketik, ditarik terus kemudian diajukan konsep yang baru," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis .
Good cop bad cop?
Apa hanya gerindra?
Hanya gerindra yg jd harapan...
Tarik draft nya, yg asli tapi disahkan. 😂😂
setuju ,,tarik sobek
Tarik truus
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah JelaskanBaleg DPR menyayangkan adanya salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Gaduh Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Benarkah Salah Ketik?Draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Peryataan yang KONYOL
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi Informasi Pusat Minta Pemerintah Terbuka Soal Omnibus LawKomisi Informasi Pusat meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terbuka ihwal omnibus law RUU Cipta Kerja.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Pasal Sembrono Omnibus Law - Editorial - koran.tempo.coUpaya pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah daerah melalui omnibus law perdana, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, harus ditolak. *RIP PEMERINTAH! ITU VONIS!
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Pasal 170 Omnibus Law, Demokrat: Akui Saja Itu Keinginan PemerintahWasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai alasan salah ketik Pasal 170 draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Beri Catatan Soal Ormas Islam Bisa Terbitkan Sertifikat HalalDalam isi draf RUU Omnibus Law cipta kerja penetapan kehalalan suatu produk bisa juga dilakukan oleh Ormas Islam, selain dilakukan MUI. Apa kata Muhammadiyah? Problem bermula saat B2 diharamkan. Waduuhh😦 Terimakasih Jokowi
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »