GAPPRI Minta Pemerintah Kaji Rencana Revisi PP 109 |Republika Online

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

GAPPRI menilai PP 109/2012 masih relevan di tengah turunnya produksi IHT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia meminta pemerintah melakukan kajian atau evaluasi pemberlakuan PP 109/2012. Hal ini menyusul rencana pemerintah melakukan revisi PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Terkait pelibatan pembahasan revisi PP 109/2012, Henry menyatakan asosiasi dan pelaku industri hasil tembakau sampai saat ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga belum menerima draf revisi PP 109/2012. “GAPPRI memandang, revisi PP 109/ 2012 justru akan memperburuk kondisi usaha IHT yang saat ini sudah terpuruk akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan tahun 2021,” ucapnya.

Di tengah pandemi Covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, GAPPRI berharap industri hasil tembakau nasional tidak diganggu dengan isu-isu yang merugikan banyak pihak. Hal ini justru insentif pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat bisa bertahan dalam situasi resesi global.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Satpol PP Kota Bekasi Segel Restoran yang Disebut Milik Anak Wali KotaSatPol-PP Kota Bekasi menyegel Omma Restoran yang disebut milik anak Wali Kota Bekasi. Restoran ini ramai diperbincangkan publik karena dinilai luput dari penindakan petugas meski melanggar protokol kesehatan. Metropolitan AdadiKompas ato_vanto ato_vanto Sdh janjian sebelumnya nih 🤭
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Lagoon Series PP Properti Beri Promo MenarikPP Properti membangun konsep hunian mixed used dengan pemanfaatan Lagoon area, yang berada di tengah kota Bekasi dan Surabaya. GrandKamalaLagoon
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Batas Kerja Satpol PP Tak Boleh Diluar 7 Fungsi Pokok iniSatuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, merupakan perangkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Ada 7 tugas pokok yang harus dijalankan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pulihkan Sektor Pariwisata, Travel Bubble Akan Diterapkan di Bali CsPemerintah sedang mematangkan rencana penerapan travel bubble untuk memulihkan sektor pariwisata di tiga wilayah termasuk Bali. TempoBisnis
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Lobi Raja Arab Saudi Soal Haji 2021 |Republika OnlineBelum ada upaya pamungkas yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan kuota haji Jika negara lain bisa menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, harusnya Indonesia juga bisa mengusahakan agar masyarakat yg sudah melunasi ONH bisa berangkat Saya yakin pasti jamaah Indonesia taat prokes 🙏 Nyuruh siapa... Gak ada yang peduli sama hal itu.. Ndak bs bhs enggres...
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Nigeria Tangguhkan Twitter tanpa Batas Waktu |Republika OnlinePenangguhan setelah Twitter menghapus cuitan Presiden Nigeria terkait aksi separatis.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »