Senin, 8 Mei 2023 18:57:08Kelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum di Bawaslu. Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Pasal 8 Ayat mengenai perhitungan bakal calon perempuan di setiap Dapil.
Kelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan membawa poster saat menggelar aksi penolakan di Badan Pengawas Pemilu , Jakarta, Senin .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Sejumlah Aktivis Perempuan Sambangi BawasluPerwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Valentina Sagala mengatakan, PKPU tersebut norma dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Bawaslu Pasaman Sosialisasi Peraturan Pemilu 2024Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman membuka sosialisasi peraturan Bawaslu pada tahapan Pemilu 2024 di Aula Emir Hotel Lubuk Sikaping, kemarin.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Jumlah Anggota Dewan Perempuan Terancam Berkurang Akibat Peraturan Baru KPU |Republika OnlineKetentuan anyar tentang caleg perempuan termaktub dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Aksi Tolak Peraturan KPU yang Merugikan PerempuanPeserta aksi yang tergabung kedalam kelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi penolakan PKPU Nomor 10 Pasal 8 di Kompleks Bawaslu. Peraturan tersebut dapat membuat caleg perempuan menjadi sedikit. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Bawaslu diminta koreksi PKPU yang bisa kurangi keterwakilan perempuanPegiat pemilihan umum (pemilu) Wahidah Suaib meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengoreksi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bisa ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Aturan Baru KPU soal Keterwakilan Caleg Perempuan Bakal Dikaji BawasluPasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023 memungkinkan presentase di bawah 30%. Sebab, beleid tersebut mengatur soal pembulatan desimal ke bawah dalam hal penghitungan 30% bacaleg perempuan
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »