Ekonom: PP 80 Kontras dengan Omnibus Law

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Harus ada penegasan terkait PP 80 agar tidak bertabrakan dengan omnibus law.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Nailul Huda mengatakan, keberadaan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menimbulkan kemirisan tersendiri. Sebab, regulasi ini terbilang kontras dengan rencana Omnibus Law untuk investasi dan kemudahan berusaha. Baca Juga Huda menjelaskan, pemerintah kini gencar membuat ekosistem untuk memulai berusaha yang kondusif kepada dunia usaha.

Huda mengakui, keberadaan PP Nomor 80 Tahun 2019 penting untuk menciptakan level of playing field yang sama antara penjual online dengan offline di tengah pesatnya pertumbuhan pasar online di Indonesia. Dibandingkan Filipina, India dan Cina, pertumbuhan transaksi online di Indonesia bahkan berjalan dengan sangat cepat.

PP Nomor 80 Tahun 2019 hanya mengatur model Business to Business dan Business to Consumer. Di sisi lain, model Customer to Customer yang justru kini semakin meningkat belum dapat diatur. Dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 Huda menjelaskan, pelaku usaha individu tetap diwajibkan terdaftar sebagai badan usaha. Ia mempertanyakan kemungkinan kewajiban ini."Apakah pengusaha yang statusnya masih pelajar atau emak-emak yang menjadikan bisnis di e-commerce sebagai sampingan mungkin untuk jadi badan usaha," ucapnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Sebut 80 Persen Korupsi Terungkap dari Laporan 'Orang Dalam'Menurut Alexander Marwata, banyak orang yang tahu ada korupsi namun enggan lapor karena takut atau khawatir akan keselamatannya. temponasional Berarti selama ini baru bergerak kalau ada laporan? temponasional Ya. Karena itu pulbaketnya relatif mudah korantempo temponasional Kirain canggih ternyata cuma karena info org dalam
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Paket Tahun Baru, Sheraton Grand Gandaria Sajikan hingga 80 HidanganSheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel menyajikan paket hiburan Natal dan Tahun Baru bertemakan 'Around The World in 80 Plates'
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

PP e-Commerce Wajibkan Izin Usaha, Mendag Bakal Prioritaskan UMKMMenteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan para pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha biar bisa dipalakin pajak.. wkwkkw
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pramugari Garuda Curhat Dipaksa Kerja 18 Jam PP JKT-Melbourne'Saya yang mengalami penerbangan, PP baru kemarin saya dari Melbourne PP, rasanya badan melayang.' GarudaIndonesia via detikfinance detikfinance Mulai pada muncuk detikfinance kenapa baru sekarang curhat nya ? detikfinance baca beritanya.. pramugari sdh mengabdi 30thn di garuda dan sampe skr msh bekerja berarti umur hampir 50th? yg bener aja min
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Kebijakan Ari Terbang Jakarta-Sydney PP Bikin Awak Kabin Diopname'schedule Jakarta-Sydney-Jakarta harusnya 3 atau 4 hari menjadi PP. Itu membuat dampak tidak bagus awak kabin karena sudah hampir 8 orang awak kabin yang diopname,' GarudaIndonesia via detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »