DPRD Targetkan Jabatan Wakil Bupati Kulon Progo Terisi Sebelum 9 Maret

Kulon Progo, Beritasatu.com

"Masa kerja pansus memang hanya tiga bulan dan tidak bisa diperpanjang karena sudah tertuang dalam tatib DPRD. Dari 9 Desember 2019 hingga 9 Maret 2020. Kami berupaya sebelum 9 Maret, kami sudah menetapkan wakil bupati terpilih," kata Akhid. Ia mengakui waktu rekomendasi turun memang meleset dari target."Betul usai rakernas PDI Perjuangan memang ada rencana menurunkan rekomendasi tapi tahapan pemberian rekomendasi tidak bisa lepas dengan kesibukan Pengurus DPP PDI Perjuangan. Saat ini ada 200-an daerah yang melaksanakan pilkada serentak, sehingga fokusnya baru ke pilkada," katanya.

"Kita ini memilih pemimpin yang bisa membangun Kulon Progo, tentu kami akan segera mengupayakan segera terisi," katanya. "Sebaliknya kalau kursi wabup tidak juga kunjung terisi, maka upaya percepatan pelaksanaan program kerja menjadi sedikit terhambat. Untuk itu, kami sangat berharap jabatan wabup bisa segera terisi, sehingga kami bisa berbagi tugas. Tapi karena rekomendasi menjadi kewenangan penuh partai pengusung, saya tidak bisa ikut campur," kata Sutedjo.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Diminta Batasi Masa Jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Maksimal 10 TahunPemohon uji materi UU MD3, Ignatius Supriyadi meminta MK memperjelas masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD, maksimal 10 tahun.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kala Wakil Wali Kota Jakpus dan Pimpinan Komisi B DPRD DKI Bernostalgia soal Kawasan SabangRencana penataan Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat protes dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS).
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

DPRD Minta PKL Kuliner Sabang Dipindah ke Thamrin 10Usulan Anies soal penempatan PKL di Jalan Sabang ditentang.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DPRD Ingin Pemprov DKI Kaji Ulang Penataan Kawasan SabangPemilik usaha telah dirugikan karena keberadaan PKL telah mengurangi kapasitas parkir
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

F-PKS DPRD DKI Tolak Wacana Pembentukan Pansus Banjir karena Dinilai PolitisPKS khawatir bahwa pembentukan pansus bermuatan politik dibandingkan mencari solusi banjir. Gobloknya orang parlemen kalo yg namanya 'pansus diparlemen' ya pasti ada muatan politisnya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

DPRD Minta Dana Banjir DitambahNormalisasi Ciliwung sepanjang 33 kilometer ingin diselesaikan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »