Kapal"mother vessel" asal China parkir di Perairan Pulau Pangkil, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu
"Gubernur harus gerak cepat menyelesaikan permasalahan ini. Retribusi labuh jangkar itu hak kita," kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Senin. "Saya pikir ada oknum di Kemenhub juga yang perlu dilaporkan gubernur ke presiden secara langsung karena menjadi biang masalah itu. Bahkan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan gubernur pun dapat dibatalkan oleh oknum itu. Ini tentu tidak dapat dibiarkan, dan sebaiknya ditelusuri mendalam," katanya, yang juga Ketua Fraksi Gerindra Kepri.
Padahal tahun ini, Pemprov Kepri melalui Badan Usaha Kepelabuhanan baru menarik retribusi Rp290 juta dari target Rp200 miliar.Sebelumnya, Gubernur Ansar menegaskan melakukan berbagai langkah strategis agar pengelolaan retribusi jasa labuh jangkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya meminta fatwah dari MA.