Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mendukung langkah Gubernur Ansar Ahmad melayangkan protes ke Kementerian Perhubungan terkait surat larangan pungutan retribusi jasa labuh jangkar.
Jumaga menyebut surat yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Laut tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhan oleh pemerintah daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 tentang Pemerintah Daerah.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Herman Sofyan Dicopot, Beny Yusrial Jadi Ketua DPRD BukittinggiPolitikus Partai Gerindra, Beny Yusrial, ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi. Dia menjadi ketua DPRD menggantikan Herman Sofyan.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
DPRD Minta Pemprov DKI Jaga Data Guru-Siswa Asesmen PTMDPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menjamin keamanan data guru, orang tua, siswa dalam proses asesmen Pembelajaran Tatap Muka.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Saling Lapor Anggota DPRD Tangerang Vs Rekan Bisnis Buntut PenganiayaanAggota DPRD Kota Tangerang dan rekan bisnis saling lapor polisi soal dugaan penganiayaan. Kisruh ini diawali masalah perjajian pemasangan interior Rp 250 juta.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
1.500 Sekolah Bakal Pembelajaran Tatap Muka, DPRD DKI: Masih RelevanJika ditambah dengan 610 sekolah yang sudah menerapkan PTM sejak 30 Agustus silam, ada total 1.500 sekolah yang akan menerapkan PTM.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Bupati Solok Jelaskan Soal Video Ngamuk di Rapat Paripurna yang ViralBupati Solok menjelaskan soal video dirinya ngamuk di sidang paripurna DPRD. Menurutnya, alasannya keluar dari ruang sidang, karena DPRD ribut masalah internal.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Gubernur Ridwan Kamil Belum Dapat Laporan Pasti soal Klaster PTM di JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan terbitnya informasi soal 149 sekolah menjadi klaster COVID-19 pembelajaran tatap muka (PTM) di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ belum sah.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »