DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan Jika Tidak Bisa Sahkan APBD 2020 Sebelum 30 November

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Jika tidak, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta akan diberikan sanksi dengan tidak gajian selama 6 bulan.

Menurut Syarif ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.

"Kalau yang ini kan harus selesai 30 November . Besok itu APBD harus selesai 30 November ketok palu. Kalau enggak, ada konsekuensinya. PP-nya mengatur ada sanksi 6 bulan enggak gajian tuh. Berarti kita masih punya sisa waktu di bulan awal Desember sampai akhir Desember," ucap Syarif saat dihubungi Kompas.com, Selasa ."Wajib, kalau tidak nanti bisa kena sanksi saya pikir anggota lain juga menyadari itu," kata dia.

Pembahasan APBD 2020 harus dibahas setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif diambil sumpahnya dan setelah Alat Kelengkapan Dewan di antaranya komisi dan badan dibentuk.Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Hmmmm apakah termasuk tidak di rembes gajinya?

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Warga Pilih Mengadu ke DPRD DKI, Fraksi Golkar Sebut Itu Tanda JSC Tak OptimalIa beropini bahwa pengaduan warga tidak direspons dengan cepat oleh SKPD meski sudah masuk ke JSC.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies. Kok blm rame yaah... Mana netizen 62plus aniesbaswedan beneran nih bro? Emang ente suka di bilang pemimpin yg hanya membawa kemunduran? Lawan dong ah jangan cemen. Keluarkan kata” mutiara ente yg biasa menghipnotis. Mampos lu pada, udah enak jamannya pak Ahok, eh wan abud malah yang jadi, ya jadi absurd dah tuh Jakarta.... Untung gue bukan penduduk Jakarta 😂😂😂😂😂😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Formasi Pimpinan DPRD Komplet, Kenapa Pilih Wagub DKI Masih Sulit?Pimpinan DPRD DKI Jakarta sudah komplet formasinya. Lalu kapan DPRD DKI menentukan wakil gubernur Jakarta? Hari pertama kek anak sekolah sd masuk ajaran baru lama2 jg kek anak stm kursi bolong2 Anda membutuhkan terpal untuk kolam, tenda, tutup bak truck, kumbung ayam dll... Hub: tinavi78 terpal 082132269489 / 085748394999 Siapa yg mau kerja sama anis hidup seenak jidat
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Bergaji Besar, Sudah Saatnya DPRD DKI Buktikan Kepercayaan MasyarakatPengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah... Dgn gajih besar mdh2an tk jd besar kepala
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

PDIP DKI Berharap Pimpinan Komisi DPRD ProporsionalPantas mengatakan lobi-lobi antarfraksi dalam menentukan pimpinan komisi tidak menemukan hambatan yang berarti.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Kemendagri Sebut SK Pimpinan DPRD DKI Sudah DisiapkanPimpinan DPRD bukan dilantik tapi pengucapan sumpah janji.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »