Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu . ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan empat negara yang akan menjadi tujuan kerja sama itu yakni Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Arab Emirat. "Keempat negara itu memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," kata Hassanudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan sebelumnya Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara itu sejak lama, salah satunya dengan Brasil dalam pengadaan pesawatNamun dengan payung hukum yang lebih jelas, menurut dia, kerja sama itu akan lebih baik. Adapun kerja sama sebelumnya hanya dijalin dengan adanya perjanjian antar menteri pertahanan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Bantu Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Ia menjelaskan, jika UU Kementerian Negara direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 10.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBerita Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden terbaru hari ini 2024-05-14 17:17:38 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ingatkan Rencana Prabowo Tambah Kementerian Harus Disesuaikan Visi Misi PresidenRencana Presiden terpilih RI Prabowo Subianto soal kebijakan menambah jumlah kementeria harus disesuaikan dengan visi misi Presiden.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Perlu Ada Alasan Konkret untuk Penambahan KementerianWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Revisi UU Kementerian NegaraKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap UU Kementerian Negara.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »