DPR Ragu UU Omnibus Law Memihak Tenaga Kerja Dalam Negeri

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Usai mendengar masukan para pengusaha dari KADIN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), DPR RI malah semakin meragukan Omnibus Law. OmnibusLaw via detikfinance

Pasalnya, banyak capaian dunia usaha yang dipaparkan lewat investasi namun tak sejalan dengan penyerapan ketenagakerjaan di dalam negeri. Di mana, tingkat pengangguran masih terbilang cukup tinggi bahkan terus meningkat setiap tahunnya.

Lantas, untuk mengatasi masalah itu, menurut Rosan, negara perlu lebih masif lagi menarik investasi baru. Hal itu memungkinkan, kata Rosan, bila seluruh hambatan terhadap investasi dapat dipangkas dalam Omnibus Law.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

detikfinance Ya iyalah! Masa pebisnis ikut bikin aturan? Mereka harusnya diajak konsultasi aja. Pemerintah gimana sih otaknya?

detikfinance

detikfinance Klo mendengar Mellygus law pasti Ok..😂

detikfinance Klo bner DPR dr rakyat,,, Berpihak lah pada buruh, Buruh itu representasi rakyat Indonesia yg sebenarnya,

detikfinance Tumben

detikfinance Jgn hanya mengdengar satu sisi saja....!

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah akan Dahulukan Penyerahan Draf Omnibus Law Perpajakan kepada DPRMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa sudah ada dua rancangan undang-undang terkait omnibus law yang hampir siap diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OmnibusLaw Dasar pinokio, pencitraan saja regulasi obesitas ini buktinya Draft UU omnibuslawproaseng ngotot mau diserahkan ke DPR, bila di syahkan UU tersebut dipastikan tumpang tindih dengan UU dan Peraturan sebelumnya termasuk Otonomi Daerah. Salah satu biang masalah kehancuran negeri.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Surpres Diserahkan ke DPR, Omnibus Law Perpajakan Segera DibahasMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan surat presiden (Surpres) tentang omnibus law perpajakan. via detikfinance detikfinance Oh itu
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Segera Serahkan Draf Omnibus Law Perpajakan ke DPRMenteri Keuangan Sri Mulyani akan segera menyerahkan draf omnibus law perpajakan ke DPR.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Bukan Serahkan Draf Omnibus Law, Ini yang Dilakukan 2 Menteri Jokowi di DPRMenko Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenkumHAM Yasonna Laoly bertemu Ketua DPR Puan Maharani, tapi bukan serahkan draf Omnibus Law. Apa yang dilakukan?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Pemerintah Temui DPR Soal Omnibus Law tanpa Serahkan DrafPemerintah menargetkan Omnibus Law tuntas dibahas dalam 100 hari. Tolak omnibus law yang bertentangan dengan UUD 45, tolak Neo kolonialisasi liberalisme.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

RUU Omnibus Law Perpajakan Segera Diserahkan ke DPRSurpres RUU Omnibus Law Perpajakan sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Oke buk Ditanya ulang bu, paham gak yg ditanda tangani?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »