TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dianggap berkomitmen membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Pilkada serentak 2020.'Mendagri sudah menunjukkan komitmen tinggi luar bisa bersama kami untuk mengawal pelaksanaan pilkada,' kata Doli dalam pembukaan rapat kerja hari ini, Senin, 29 Juni 2020.
Menurut Doli, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dua kali pula berkirim surat menyatakan tak bisa hadir.'Ada kegiatan lain,' kata Doli melalui pesan singkat saat ditanya alasan Yasonna dalam suratnya.Rapat pertama yang dimaksud Doli ialah pada Rabu pekan lalu, 24 Juni 2020.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yasonna Laoly Dapat Teguran Keras, Tito Karnavian Kebagian PujianDPR kesal sama Yasonna Laoly yang tidak hadir. Menurut Doli, pihaknya sudah bersurat kepada Menkumham. YasonnaLaoly
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Johan Budi Minta Jokowi Tak Reshuffle Tito KarnavianPolitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo berkelakar agar Komisi II sekaligus meminta Presiden Joko Widodo tak me-reshuffle Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jokowi TitoKarnavian Tenang aja dia punya privilege kok Mentri duta LOMBA CORONA 🤭 Ipdn 500M, lomba bikin video 160M woww
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
DPR Dorong Bulog Serius Salurkan Beras - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.co
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Usul Bentuk Tim Penilai Kinerja BUMNTim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Muncul Gelombang Penolakan, Pemerintah-DPR Diminta Hapus RUU HIP dari Agenda PolitikPakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Pemerintah dan DPR menghentikan dan menghapus Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari agenda politik.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Subsidi Gas Melon Sebaiknya Alihkan ke BLTAnggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengaku setuju jika pemerintah mengalihkan skema subsidi gas melon berukuran 3 kg ke dalam bentuk BLT. Trus gas melon harganya Di lambungin gitu, Biar Bisa buatbBeli rokok BLT nya? Terima kasih PKSejahtera
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »