JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II yakni Paripurna dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. “Apakah bisa disetujui RUU tentang Permasyarakatan dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat II?," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin saat Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
Adapun terdapat beberapa muatan baru yang ditambahkan dalam revisi UU tentang Pemasyarakatan. Setidaknya sebanyak sebelah poin, yang diantaranya : B. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarkatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
D. Pengaturan tentang fungsi pemasyarkatan yg mencakup tentang peyalanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan perawatan, pengamanan dan pengamatan.F. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra Usulkan Dewan Pengawas KPK Dipilih DPR : Okezone NasionalSupratman berkata alasan partainya ingin Dewan Pengawas KPK dari DPR agar tidak ada konsentrasi kekuasaan ke cabang kekuasaan tertentu - Nasional - Okezone Nasional jokowi, khan, sdh menyatakan sebelumnya Bhw: 1. Diseleksi oleh Pansel 2. Diuji & dipilih oleh DPR_RI 3. Disetujui oleh Presiden Yg bahkan Pansel & kandidat Dewan Pengawas KPK_RI jg Haruslah Figur yg 1. Murni Independen 2. Terbebas SARA 3. Bukan bag dr parpol 4. Anti Korupsi
Sumber: okezonenews - 🏆 41. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung dengan DPR Bahas UU KPKJokowi mengklaim tengah memperjuangkan substansi revisi UU KPK. Lebay Bertarung apa....? 😀 Lebay banget berita nya
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU MD3: DPR dan Pemerintah Sepakat Pimpinan MPR jadi 10 OrangRapat paripurna menyepakati pengesahan revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
DPR-Pemerintah Sepakat Revisi UU KPK Disahkan di ParipurnaBaleg DPR RI dan pemerintah menyepakati poin-poin revisi UU KPK. Kedua belah pihak sepakat revisi UU KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat, Revisi UU KPK Disahkan Malam IniPanitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah ternyata sudah satu suara terkait dengan sejumlah substansi perubahan dalam revisi... Bukan urusan saya
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU KPK Dibawa ke ParipurnaPemerintah bersama DPR menyepakatai poin-poin revisi UUK KPK, yang kemudian akan dibawa ke paripurna DPR untuk segera disahkan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »