DPR: Pemerintah Kedodoran Susun RUU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Baleg DPR asal Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan, ada cukup banyak persoalan yang dapat ditemukan dalam RUU Cipta Kerja. Meskipun memang harus diakui RUU usulan pemerintah itu memiliki tujuan yang baik. Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan dua pakar hukum, yakni Bambang Kesowo dan Satya Arinanto.

Salah satu contoh yang dia sebut, yakni Pasal 170 RUU Ciptaker yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah . Dia pun menambahkan, publik harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Ciptaker. Meski demikian, lanjut dia, publik juga diharapkan memberikan masukan yang berkualitas terkait RUU tersebut. Bukan hanya berkutat pada menolak atau menerima RUU Ciptaker.

2 dari 3 halamanTidak Tergesa-gesaSementara itu, anggota Baleg asal fraksi PKB Sukamto menegaskan pentingnya membahas RUU Cipta Kerja dengan teliti. Dengan begitu, dapat ditemukan poin-poin mana saja dari RUU usulan pemerintah itu yang bermasalah juga poin saja yang merugikan masyarakat. Hal ini, penting dilakukan agar RUU Ciptaker benar-benar membawa manfaat ketika akhirnya nanti ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Ya semua bikin ruwet ruwet ruwet

Honor gede, kerjaan pokok cuma tidur. Ya pantes ajalah gak kelar².. Intinya klo mau belain buruh ya udah fix kaleee, lha yg dibela aja pemodal 0.o

Cipta PHK kali.. 🙄

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Susun RUU Minerba, Pemerintah Tak Perlu Takut dengan InvestorPemerintah merevisi UU 4/2009 untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Ini Saran Ahli Jika DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta KerjaBambang mengatakan jika DPR ingin membuat penyederhanaan perizinan, lebih baik membuat undang-undang dan tidak perlu dengan omnibus law.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Pemerintah Apresiasi Dukungan DPR terhadap Perppu 1/2020Peran Komisi XI DPR yang membidangi sektor keuangan dan perbankan tentu sangat penting dan strategis dalam memastikan implementasi Perppu 1/2020.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

DPR: Pemerintah Perlu Bantu PTS Terdampak Covid-19Skema bantuan bagi PTS perlu diperluas dengan mengakomodasi kampus-kampus yang terdampak wabah Covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Ukur Keberhasilan PSBB, DPR Minta Pemerintah Transparan DataAnggota DPR Kurniasih Mufidayati menilai kesalahan dalam data maka bisa berdampak pada salah treatment dalam penanganan virus corona. bedakan anggota dpr dan DPR , itu isi berita suara anggota dpr bukan DPR. Jangan sebar ketololan itu adalah kemungkaran Hak dan Kewajiban Anggota dpr jadikan segera pcr tes secara massive, agar lebih fokus usaha pencegahan & pengobatan bagi penderita covid19, bagaimana bisa efektif pencegahan massive psbb jika tes deteksi awal penderita covid19 tidak akurat?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Rumuskan Skema Bantuan untuk PTS | Republika OnlinePenyebaran Covid-19 memberikan dampak domino bagi pengelolaan PTS di Indonesia.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »