"Jadi, pemerintah harus memastikan pelayanan untuk jamaah haji maksimal. Karena mereka sempat tertunda selama dua tahun dan kondisi fisik mereka tentu tidak semaksimal yang dulu lagi. Ini juga harus dipastikan betul pelayanan mereka di sana," ujar Achmad dalam keterangan resminya, Kamis .
"Kami DPR khususnya Komisi VIII akan memantau proses haji nanti. Jangan sampai biaya naik, tetapi pelayanannya enggak meningkat. Kalau biaya naik karena pelayanan meningkat itu tak masalah," tuturnya. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa penambahan biaya haji ini tidak dibebankan kepada calon jamaah. Karena alokasi Virtual Account jamaah lunas tunda sampai dengan Juni 2022 adalah rata-rata Rp4,69 juta per jamaah menjadi sumber pelunasan BPIH 2022, dengan catatan pengelolaan setoran lunas tunda 2021 dan 2022.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Tanggapi Tuduhan Pelanggaran HAM Aplikasi PeduliLindungi | Kabar24 - Bisnis.comKetua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tuduhan pelanggaran HAM aplikasi PeduliLindungi sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Anies Minta 8 Hal Ini ke Pemerintah Pusat untuk Transformasi JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk transformasi Jakarta. Dia meminta dukungan 8 hal, apa saja? 5thn ngapain aja pak ? Anggaran ratusan trill nga keliatan apa2 Pengen jd presiden😁😁😁 Masa jabatan nya akan segera berakhir.... biarkan nanti pejabat pengganti yg akan menyusun rencana kerja..
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Ketika Pemerintah Ngotot Ingin Hapus BNPB, DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Penanggulangan BencanaPemerintah dan Komisi VIII DPR RI memutuskan sepakat menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Bayar Kompensasi BBM & Listrik Rp 109 T!Komisi VII DPR RI yang mengurusi sektor energi meminta pemerintah segera membayar kompensasi atas penjualan BBM dan listrik kepada Pertamina dan PLN.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Pemerintah-DPR Menetapkan Biaya Haji 2022 Rata-rata Rp39,8 Juta per JemaahPemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009. Makin gemuk aja nih. Hebat DPR, usulan awal menag 45jt tp disepkati 39.8jt. Dan kelebihan kenaikn dari pelunasan thn 2020 tdk dibebani k jamaah. Orang di Sulawesi Selatan 20thn menunggu, itu sudah membebani, apalagi biaya naik, satu paket 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
DPR Papua Sampaikan Aspirasi Penolakan DOB ke Baleg DPR RINioluen Kotouki menjelaskan bahwa proses RUU pembentukan DOB di Papua di DPR RI masih tahap pertama pleno tingkat satu dan agenda menetapkan RUU rancana pengusul. “Jadi ini merupakan hak inisiatif DPR RI dan akan dibahaas lagi. Jadi proses ini masih panjang maka kami harapkan masyarakat bisa paham belum ditetapkan,” jelasnya.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »