Diperlukan keberanian kepala daerah untuk membangun ruang-ruang terbuka hijau baru agar risiko bencana ekologis seperti banjir dan polusi udara tidak terus terjadi.
Hasanuddin juga menyebut soal poin dalam draft beleid itu yang dinilai tumpang tindih aturan penyelesaian sengketa jurnalistik antara Dewan Pers dan KomisiHasanuddin menjelaskan sengketa jurnalistik penyiaran diatur dalam Pasal 42 Ayat 2. Beleid itu memberi wewenang KPI sesuai aturan undang-undang, dan dalam Pasal 51 huruf E sengketa hasil keputusan KPI bisa diselesaikan lewat pengadilan.
KOMISI I DPR RI jajaki kerja sama di bidang keamanan siber atau cyber security dengan Australia dalam kunjungan kehormatan delegasi Kementerian Dalam Negeri Australia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai pers berperan penting dalam memajukan akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
RUU Penyiarah
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi I DPR Sebut Tayangan Jurnalistik Investigasi Dibutuhkan, Tapi Perlu Ada PembatasanLegislator PKS itu mengatakan berpendapat bahwa tayangan investigasi memang diperlukan untuk masyarakat banyak.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Larangan-larangan di Tanah Haram dan Batas Suci Makkah-MadinahTanah Haram meliputi kota Makkah dan Madinah. Ketika berada di kawasan tersebut, muslim harus mematuhi larangan yang berlaku.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Anggota Komisi VI DPR: Jangan Matikan Usaha Pedagang KecilKemenkopUKM meminta warung kelontong seperti warung Madura untuk mengikuti aturan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pers: Mengapa draf revisi UU Penyiaran dinilai bakal memberangus kebebasan pers? - 'Aneh, ada larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi'Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tersebar baru-baru ini mendapat kritik tajam dari pelbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media. Sorotan utamanya adalah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi – mereka khawatir ini akan membelenggu kebebasan pers.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Update Kasus Korupsi Rumah Jabatan DPR RI: KPK Kembali Panggil Sekjen DPR Indra IskandarKPK kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar, Rabu (8/5/2024).
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
MKD DPR RI Seret Pemilik Mobil Alphard Kasus Kematian Brigadir RA soal Pelat Nomor DPRBerita MKD DPR RI Seret Pemilik Mobil Alphard Kasus Kematian Brigadir RA soal Pelat Nomor DPR terbaru hari ini 2024-05-06 14:27:07 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »