"Masih ada beberapa diskusi ya kajian mendalam [soal Pilkada Asimetris]. Tapi rasanya pilkada langsung selama ini sejak tahun reformasi, emang harus dievaluasi secara mendalam," kata Djarot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Siapkan 2 Opsi Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada LangsungKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sudah menyiapkan dua alternatif kebijakan menindaklanjuti rencana evaluasi pilkada langsung. Saya lebih setuju dengan rekam jejak aniesbaswedan yg lama. Bisa masuk program kampanye 2024 nih.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Soal Evaluasi Pilkada, Komisi II DPR Minta Praktik Politik Mahar DipidanaKomisi II DPR setuju dengan Presiden Jokowi bahwa Pilkada langsung tetap digelar. Namun harus ada perbaikan dengan menghilangkan politik mahal. Karena anaknya mau maju x
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Bom MedanMbak Puan mengatakan kasus Bom Medan juga bisa menjadi pelajaran buat seluruh masyarakat untuk tetap waspada. BomMedan Pelajaran kok gak habis habis? Teroris itu musuh negara, harusnya Menhan dan TNI ikut membasmi sampai akarnya
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
DPR Kutuk Bom Bunuh Diri di Polrestabes MedanKetua Komisi III DPR Herman Herry mengutuk keras peristiwa serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan hari ini.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Teroris Sasar Objek Vital, Ketua DPR Minta Aparat dan Masyarakat Lebih WaspadaAksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu (13/11/2019) sekitar pukul 08.45, mengundang...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Permohonan Pemekaran Daerah Menumpuk di DPRWakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »