Selasa, 14 Mei 2024, 13:05 WIB DPR RI mengingatkan pemerintahan baru untuk memberikan keleluasaan terhadap pemerintahan saat ini dalam menyusun APBN 2025.Pastikan Akan Bahas Perppu Ciptaker, DPR : Jika Tidak Dapat Persetujuan, Harus Dicabut
Meskipun, dalam menyusun RAPBN, pemerintahan saat ini harus berbasiskan RPJMN yang akan ditetapkan oleh presiden mendatang. “Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 43 RUU yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat I,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa ..
“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintah yang purnatugas akan tetapi yang harus bertangungjawab adalah pemerintahan yang baru,” jelasnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN TA 2025, yang disusun oleh pemerintah saat ini, hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »