DPR belum ambil sikap soal kelanjutan RUU KUHP

  • 📰 Beritagar.id
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika pada rapat Badan Musyawarah mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka langkah selanjutnya adalah tetap melakukan pembahasan kembali pasal-pasal yang mengundang kontroversi di masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan tanggapan pemerintah kepada pimpinan Komisi III DPR rapat kerja tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu .Dewan Perwakilan Rakyat belum memberi tanggapan atas permintaan penundaan pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya, Jumat , tak menyebut apa sikap dirinya terhadap penundaan pun RUU KUHP. Namun, Bamsoet mengaku dirinya akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa kemarin. Bahkan, klaim Bamsoet, untuk pasal LGBT, DPR mendapat tekanan dari 14 perwakilan negara-negara Eropa karena tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP.

Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini tetap beranggapan bahwa pemerintah sejatinya sepakat dengan pembahasan RUU KUHP manakala Surat Presiden diserahkan. Maka dirinya menyayangkan jika RUU KUHP harus ditunda.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 39. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Beda Sikap Jokowi Soal RUU KUHP vs RUU KPK yang Sama-sama Ramai DitolakPada RUU KUHP, Jokowi berani meminta menunda pengesahan, namun tidak untuk revisi UU KPK yang kini sudah sah. Begini perbedaannya: RUUKUHP RevisiUUKPK kuhp ga bikin rugi rezim kpk bikin rezim jantungan tdk akan ada lg nahrowi2 lain ✌ semua karena ada udang dibalik bakwan Ruu kan kepentingan bersama itu 😡
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHPRUU KUHP mengundang banyak protes dari sejumlah kalangan, karena dinilai berpotensi merugikan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahannya. Ditunda tanpa inisiatif eksekutif memfasilitasi diskusi cari solusi dengan akademisi tentu sia sia belaka Di tunda sampai nanti tengah malam ketika semua orang tertidur seprti yg dulu dulu
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Koalisi Seiya Sekata Dukung Jokowi di RUU KPK dan RUU KUHPPresiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Fraksi pro Jokowi di DPR mendukung sikap Jokowi itu. bisa ae rezim jae Tapi tidak dengan aku Jangan di tunda .. tapi di batalkan pak
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

YLBHI: Isi RUU KUHP Lebih Kolonial dari KUHP Belanda'Pertama, Isinya banyak yang masih mengikuti KUHP Belanda. Kedua, isinya lebih kolonial dari KUHP Belanda. Saya sih mikir akan panen uji materiil jika buru-buru disahkan,' kata Asfinawati. RUUKUHP YLBHI Insyallah akan menjadi jadi di putaran ke dua inget kt bung karno ya,memang lbh sulit lawan bangsa sendiri,krn lbh jehong Dr kompeni👍 Sekalian bentuk petrus lgi biar kya jaman pk harto
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

H-4, Ini Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR4 hari lagi Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa, menggantikan KUHP penjajah Belanda. Namun terdapat penolakan. Apa saja pasal-pasal kontroversial itu? Bapak-bapak, anak2nya sehat2 ya? Semoga sehat2 ya. Dan berhati baik. Kuhp karya anak bangsa 👏👏👏😂🤣😅 😌 Mantap djiwa bapak-bapak
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Presiden minta DPR tunda pengesahan RUU KUHPPresiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) untuk mendalami ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »