Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath menilai Bareskrim Polri berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan jawaban terhadap keraguan masyarakat atas kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung . Setelah dua bulan proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik Polri akhirnya menetapkan delapan tersangka dengan tuduhan kelalaian bekerja dan kelalaian dalam memilih cairan pembersih yang mudah terbakar.
Rano juga menilai bahwa keberhasilan ini juga didukung oleh kepemimpinan dan kaderisasi Polri yang baik.Menurut dia, penunjukan Brigjen Pol Ferdy Sambo sebagai jenderal yang ditunjuk untuk mengusut tuntas kebakaran Kejagung dinilai tepat. "Sempat menjadi ajang konspirasi di masyarakat, tapi semua isu ditangkis dan disikapi Bareskrim dengan profesional. Kejagung minta tolong Bareskrim untuk mengungkap kebenaran. Tim penyelidikan Bareskrim di bawah pimpinan Brigjen Ferdy Sambo tanggap menyelesaikan kasus dalam dua bulan," katanya.
Sebelumnya Polri telah memeriksa 64 saksi dalam penyidikan kasus kebakaran Kejagung. Setelah gelar perkara Bareskrim bersama Kejagung, penyidik menyimpulkan penyebab awal kebakaran berasal dari kelalaian aktivitas merokok lima tersangka yang merupakan buruh bangunan.Delapan orang pun menjadi tersangka dan dikenakan Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman hingga lima tahun penjara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: Perpres pelibatan TNI berantas terorisme harus sesuai UUAnggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin menilai Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme harus sesuai dengan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sebut UU Cipta Kerja Inisiatif Pemerintah, Anggota DPR Sebut dari Awal Komunikasinya Tidak Baik - Tribunnews.comMulanya Ledia mengingatkan kembali bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk undang-undang yang diciptakan atas inisiatif Pemerintah. Yg bicara ini, bagian dari DPR. Tdk pny loyalitas dan menjelekkan diri sendiri. Hrs nya konsisten, jk dari awal tdk baik Konunijasi nya, hrs diperbaiki. Bukan malah lari dari Tanggung jawab, dan menebar kebusukan nya sendiri.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi V DPR Minta Tiang Monorel Jakarta Dibongkar: Bahayakan KeselamatanTiang-tiang konstruksi monorel di kawasan Jaksel masih berdiri kokoh tanpa kejelasan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta pemerintah agar mencopot tiang itu. MonorelJakarta Eh gimana2? Hayo.ini bukti kalo negri ini ada rezim korupsi lho. emang sih tiang ini buat kumuh & ganggu estetika sepanjang jalan rasuna said sih, yang harusnya bisa jadi kawasan perkantoran yang rapi malah jadi aneh ada tiang2 ini.. kalo gasalah di depan perbakin aja masih banyak ini tiang2 ini sampe ps..
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Menjajal Ayam dan Ikan Bakar Super Pedas dari Kantin DPR RISeeJontor menyajikan aneka sajian seeprti ayam, ikan air tawar, ikan laut, sate kulit, sate tahu, dan sate tempe yang dibakar sengan bumbu super pedas
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Soal Pasal 46 UU Omnibus Law Dihapus, DPR Jamin Tak Ubah SubstansiKetua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjamin bahwa tidak ada perubahan substansial dengan penghapusan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di naskah final UU Omnibus Law Cipta Kerja. TempoNasional
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »