KETUA Komisi III DPR RI Herman Hery menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak berhak menentukan status sebuah kasus apakah termasuk sebuah kejahatan atau bukan.
Herman mengatakan, legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah kasus Semanggi I dan Semanggi II apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Dia mencontohkan, pada tahun 2005, Komisi III DPR RI juga pernah merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti, Semanggi I dan II dibuka kembali.Dia mengusulkan agar Komisi III DPR RI membuat rapat bersama antara Jaksa Agung, Komnas HAM dan Menkopolhukam membahas kasus tersebut hingga tuntas untuk menghindari polemik lebih lanjut.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Kasus Semanggi, DPR Sanggah Pernyataan Jaksa AgungKetua Komisi III DPR Sanggah Pernyataan Jaksa Agung soal Kasus Semanggi I dan II
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jaksa Agung: DPR Telah Nyatakan Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat'Peristiwa Semanggi I-II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,' kata ST Burhanuddin. PeristiwaSemanggi HAM Hmmmm....turut berdukacita 😭😭 Lalu masih percaya punya presiden orang baik kalau milih bawahan aja yg kelasnya sepert ini? Makin cinta aja gw sama negara ini 🤣🤣🤣🤣
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Kontras Nilai DPR Tak Bisa Tentukan Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat'DPR itu lembaga legislatif yang tidak dapat menentukan apakah sebuah peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan.'
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Dasco Tak Masalah Keputusan DPR soal Semanggi I dan II Dibahas LagiPernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa hasil Rapat Paripurna DPR menyatakan peristiwa Semanggi 1 dan 2 bukanlah pelanggaran hak asasi berat menuai reaksi dari pegiat HAM. TragediSemanggi
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM BeratHerman Hery mengatakan, yang berwenang menyatakan sebuah kasus merupakan pelanggaran berat HAM adalah pihak yudikatif.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
KontraS: DPR Tak Berhak Beri Status Pelanggaran HAM SemanggiKontraS menyebut yang berhak memberi status pelanggaran HAM berat atau tidak adalah Kejagung, bukan DPR. KontraS heran mengapa Kejagung justru merujuk DPR.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »