DPD Minta Ikut Membahas RUU Cipta Kerja

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.

DEWAN Perwakilan Daerah meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak hanya dilakukan oleh DPR dan pemerintah tetapi harus melibatkan DPD.

Sejumlah kepentingan daerah yang termaktub dalam RUU itu berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selama masa pandemi covid-19, sambungnya, pemerintah, DPR, dan DPD seyogianya membuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap isi RUU itu.

"Itu menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia yang hiper regulasi," ujarnya. Selain itu, ucap Teras, Pasal 166 menyatakan peraturan presiden bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengujian/pembatalan perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPD Berharap Pilkada 9 Desember Belum Final'Namun tentu dengan tetap membuka kemungkinan dilakukan penundaan kembali, manakala masih belum memungkinkan akibat pandemi Covid-19.'
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Pimpinan MPR dan DPD Sepakat Jaga Situasi Politik Kondusif | Republika OnlineMPR dan DPD sepakat dorong pemerintah siapkan skenario antisipasi covid-19
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Anies Minta Pemerintah Pusat Bantu Tingkatkan Kapasitas dan Kecepatan Tes Covid-19Anies menjelaskan pihaknya melihat ada tiga permasalahan terkait pandemi Covid-19. Menyokong pak, kalau bantu nanti takut dibilang gak mampu Pak, APBD mu kan paling besar, jabar aja bisa nge-tes banyak kok berarti Ridwan Kamil lebih jagoan donk.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Hindari Kecemburuan, PAN Minta Pemerintah Jelaskan Keterlibatan RuangguruPemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Susah pa
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

DPR Minta Kementan Fokus Bantu Sarana Produksi PertanianKementan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih dan cabai besar melalui kerjasama dengan layanan aplikasi jasa Gojek dan Grab.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Kementan Siapkan Rp 1,8 T Tangani Corona, DPR Minta Rp 2,4 T |Republika OnlineKementan mengubah alokasi anggaran untuk penanganan corona.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »