Dorong Kualitas Lulusan, Anggota Komisi III DPR: Program Doktor Hukum Harus Berstandar Internasional

  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menilai program doktor ilmu hukum harus memiliki standar internasional.

"Dengan sarana prasarana kelas yang sangat baik dan berstandar international dan ditunjang ruang baca yang digital. Sehingga mahasiswa bisa dengan mudah mengakses data untuk menyelesaikan disertasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh dosen pengampu atau promotor dan co-promotor," ujar Trimedya melalui keterangan tertulis, Kamis .

"Dengan mendapatkan Akreditasi Unggul makin lebih percaya diri untuk segera menyelesaikan pendidikan doktoralnya," ujarnya. Sejauh ini, ujian kualifikasi adalah satu tahapan yang harus dilaksanakan Trimedya untuk bisa menyelesaikan program doktoral hukum yang sedang ditempuhnya dapat lulus tepat waktu.

Setelah itu ujian proposal, SHP, ujian tertutup, mempublish tulisan pada jurnal international bereputasi minimal dua, baru setelah itu ujian promosi ujian terbuka.Ruang Baca dan Belajar Mandiri Bantu Mahasiswa Susun Disertasi Tepat WaktuAnggota Fraksi PDIP Minta IPW Jawab Keraguan Rakyat soal Pelaporan…

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 37. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota Komisi VI DPR Soroti Permenperin Nomor 6 Tahun 2024, Dinilai Timbulkan Ketidakpastian HukumSebuah Peraturan Menteri yang diundangkan sudah satu bulan lebih tapi pihak Kemenperin baru membuka sesi atau forum penyusunan usulan belakangan.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi VI DPR Soroti Permenperin 6/24, Dinilai Bakal Timbulkan Ketidakpastian HukumDarmadi mengingatkan agar pengajuan pertek yang dilakukan para pengusaha khususnya yang tergabung di Perprindo untuk tidak dipersulit.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Permenperin Timbulkan Ketidakpastian Hukum, Anggota Komisi VI DPR RI Kritik Implementasi yang Carut-marutBerita Permenperin Timbulkan Ketidakpastian Hukum, Anggota Komisi VI DPR RI Kritik Implementasi yang Carut-marut terbaru hari ini 2024-03-26 20:16:54 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Pengusaha Sebut Permenperin 6/2024 Timbulkan Ketidakpastian Hukum, Anggota Komisi VI DPR RI: Implementasinya Karut-marutPara pengusaha yang tergabung dalam Perprindo mengeluhkan tentang tidak adanya kepastian hukum pasca terbitnya Permenperin 6/24
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto Ingatkan Bahaya Modus Pelanggaran THR tidak DibayarANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengingatkan bahaya modus pelanggaran tunjangan hari raya THR yang tak dibayarkan oleh perusahaan nakal
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi VI DPR Kritisi Penerapan Aturan Teknis Impor ElektronikLambatnya penerbitan Peraturan Teknis Pertek terkait Permenperin 624 dikeluhkan oelh Perprindo
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »