"Kami dorong Menteri Kesehatan membuat surat lagi kepada daerah yang ajukan usulan untuk melengkapi administrasi," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Senin .
"Administrasi di sini itu termasuk kesiapan mereka di dalam menghadapi program PSBB termasuk juga rencana aksi," lanjut dia.Doni menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki perencanaan yang baik terkait penerapan PSBB di wilayah mereka agar pelaksanaannya efektif. Ia sekaligus menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan di dalam menerapkan PSBB usulan"Kita harapkan koordinasi pusat dan daerah berjalan lebih baik sehingga seluruh daerah yang , tanpa ada daerah yang terganggu arus logistik tetap lancar arus transportasi tentang ada, tetapi dibatasi," ujar Doni.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PedomanKemenkes Belum Setujui Satu Pun PSBB Usulan Daerah, Apa Penyebabnya?Permenkes ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 .
Gugus tugas 'Percepatan' Bagaimana mau kerja CEPAT jika birokrasi LAMBAT ? jokowi KSPgoid setkabgoid KemenkesRI BNPB_Indonesia Covid19Indonesia LawanCovid19 BersatuLawanCovid19
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »