akan segera diumumkan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin berpesan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat.
"Kita hanya berpesan jangan sampai pemberantasan korupsi itu mengendur, jangan sampai berkurang, sementara korupsi semakin merajalela dan banyak bengkalai kasus lama, maka justru KPK harus diperkuat dan harus menjadi lembaga independen," kata Din di kantor Pergerakan Indonesia Maju , Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis .Dia juga meminta masyarakat tidak memandang negatif terkait adanya Dewas KPK. Misal, menurutnya, isu melemahnya pemberantasan korupsi.
Typo
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Din Syamsuddin: Jangan Sampai Dewas KPK Jadi Superbody'Jangan sampai ada superbody yang diangkat eksekutif,' kata Din Syamsuddin.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Din Syamsuddin: KPK Banyak Tebang Pilih, Harus DiperkuatYang harus dibangun ditengah masyarakat saat ialah KPK harus diperkuat. Dalam pandangan Din Syamsuddin, KPK saat ini masih kurang taringnya.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Din Syamsudin Dorong Pemerintah Usul TPF Internasional Terkait UighurKetua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta pemerintah mengambil langkah membantu muslim Uighur di China. Semoga bpk tidak diradikalkan lagi sama tukang survey abal abal Seperti pungguk merindukan bulan... heuheu... Katanya aman di sana gak ada apa2 mbah yai
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Dewas KPK, Legislator: Presiden tak Perlu Tunggu Putusan MKLegislator PDIP menilai Presiden tak perlu tunggu putusan MK untuk umumkan Dewas KPK Contoh RevolusiMental Hentikan fitnah2 utk mencari pembenaran atas kegagalan memverantas korupsi ...isu2 radikal seperti di alamatkan ke suatu agama tertentu.pdhl Radikal oknum bahkan kebijakan yg bertentangan dgn UUD 1945 dan bertentangan pengamalan kemurnian idologi Pancasila itulah Radikal.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
ICW Tetap Tolak Keberadaan Dewas KPKAdanya dewas yang ditunjuk oleh presiden akan mengurangi independensi dari KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Din Syamsuddin: Jangan Sampai Dewas KPK Jadi Superbody'Jangan sampai ada superbody yang diangkat eksekutif,' kata Din Syamsuddin.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »