menanggapi santai perihal rencana mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk mengajukan uji materi UU IKN ke Mahkamah Konstitusi . Karena semua elemen masyarkat mempunyai hak untuk melayangkan uji materi.
"Terbuka ruang untuk masyarakat melakukannya dan langkah tersebut merupakan hak rakyat yang dijamin UU. Sebagai negara hukum itu dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak akan menghalangi dan melakukan intervensi pada pihak manapun yang menggugat hasil kerja DPR bersama pemerintah dalam menyepakati UU IKN," kata anggota Pansus RUU IKN DPR, Guspardi Gaus Rabu .
Saat membahas dan membuat UU IKN, politikus PAN ini menegaskan, DPR selalu berpedoman dan mengacu pada UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pembahasan RUU IKN juga dilakukan dengan sangat terbuka.Bahkan, sambung Guspardi, DPR dan pemerintah juga melakukan RDPU dengan para pakar sesuai dengan keahlian di bidangnya, yang dilakukan selama 5 hari dalam rangka keterbukaan dan melibatkan masyarakat.
"Jadi, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nantinya harus di hormati oleh semua pihak. Kita akan sami’na wa atho’na atau kita akan ikuti apa yang menjadi keputusan MK," pungkasnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sedang Disiapkan, Pekan Ini Din Syamsuddin Dkk Daftarkan Gugatan UU IKN ke MKRencana Tokoh Bangsa, Prof Din Syamsuddin akan menggugat Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) semakin mantap. Hingga saat Hebat sekali para tokoh muhammadiyah,benar2 sangat peduli dengan kondisi bangsa.. Beda dengan NU.
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah KonstitusiMenurut Din, ada sejumlah pihak lain yang bakal bergabung untuk menggugat UU IKN. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci.\n\n kau kira kau aja yg ngerti aturan. Din, gugat saja, hak warga. Klu gugatan diterima, warga KalTim akan sangat dirugikan. IKN dpt mempekerjakan ratusan ribu tenaga lokal. Akan tumbuh banyak bisnis hotel, restoran, bengkel, usahabaru, toko, sekolah, jalan mulus, dll. Ini proyek 20 thnan. Kebayang Kaltim yg makmur. Jgn jadi & mengikuti manusia yg tidak ingin tanah airnya maju ✊🇮🇩
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Bangun Kantor Presiden-Gedung DPR di IKN Rp 46 T, Simak 3 Faktanya!Pembangunan Kantor Presiden hingga Gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) baru membutuhkan Rp 46 triliun. Ini sederet faktanya.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Airlangga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Akan Dialokasikan untuk Pembangunan IKNMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto airlangga_hrt menegaskan anggaran pemulihan ekonomi nasional tidak untuk bangun ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur, tetapi tetap untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan“Siapa yang ditunjuk presiden kami taat. Tapi kalau bisa putra daerah yang bisa menyumbangkan pemikirannya. Karena dia memahami betul daerah Kalimantan,'
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Wagub DKI: IKN tak Lagi di Jakarta Harus Ubah 66 Undang-Undang |Republika OnlineMenurut Riza, ada 63 lebih UU yang menyangkut ibu kota negara dan harus direvisi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »