- Gagasan yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pekan lalu, untuk mengkaji kembali mekanisme pemilihan kepala daerah sudah benar. Sebab, kalau proses yang buruk ini tetap dipertahankan dengan mengatasnamakan demokrasi, maka rakyat akan mencibir pada demokrasi itu sendiri.
“Kalangan elite dan intelektual kita selama ini memang banyak yang salah dalam mendiagnosa persoalan bangsa. Akibatnya, tentu saja, terapinya,-nya juga sudah pasti salah dan menghasilkan malapraktik politik yang dampaknya merugikan kesehatan negara dan bangsa Indonesia,” kata Juru Bicara Presiden era KH Abdurrahman Wahid itu.
Mereka tidak paham bahwa hakekat mekanisme demokratis dalam konteks pilkada sebenarnya adalah adanya transparansi, keterbukaan dalam penjaringan kandidat, dan akuntabilitas serta kredibilitas pelaksanaan pemilihannya. Jadi, bukan sekadar dipilih oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi, kata dia, kalau Mendagri Tito Karnavian dengan kewenangan konstitusionalnya fokus dalam menentukan paslon yang layak dipilih, misalnya dengan mewajibkan semua parpol menggelar konvensi yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabelitas serta kredibelitasnya."Dipilih para anggota DPRD sambil tutup mata pun hasilnya, insyaallah akan membawa berkah bagi rakyat di daerah,” kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Istana: Jokowi Tegaskan Pilkada Tetap Langsung, Evaluasinya soal TeknisPemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan Pilkada. Pihak Istana menegaskan bahwa mekanisme Pilkada tetap lewat pemilihan langsung. Pilkada Jokowi Sip
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »